3 Poin Tuntutan Perangkat Desa se-Indonesia, Mendagri Dapat Keluhan Kesewenangan Para Kades

- 25 Januari 2023, 14:43 WIB
Tangkapan layar dari instagram @tmcpoldametro sejumlah massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (25/1/2023).
Tangkapan layar dari instagram @tmcpoldametro sejumlah massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (25/1/2023). /Instagram @tmcpoldametro.

PIKIRAN RAKYAT – Menyusul protes kepala desa (kades) soal perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ikut menyuarakan aspirasinya, salah satunya soal kesewenangan kades.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diketahui menjadi salah satu pihak yang menerima tiga poin aspirasi dari kelompok perangkat desa se-Indonesia.

Ditemui di di Hotel Borobudur, Jakarta, Tito menegaskan pihak Kemendagri akan mempelajari ketiga poin laporan tersebut.

"Ada tiga yang mau disampaikan, kemarin, (Selasa, 24 Januari 2023), (PPDI) sudah ketemu langsung sama saya. Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti,” kata Mendagri.

Baca Juga: Cerita Ayah Korban Tragedi Kanjuruhan, Mengaku Didatangi Polisi dan Diancam Saat Ingin Autopsi Jasad Putrinya

“Padahal, undang-undang sudah mengatur mengenai mekanisme itu," kata dia lagi, dikutip dari Antara, Rabu, 25 Januari 2023.

Soal kesewenangan memberhentikan perangkat desa, Tito mengimbau supaya tak ada lagi rasa cemas, sebab Kemendagri bakal memastikan pemberhentian jabatan perangkat desa dilakukan sebagaimana aturan berlaku.

Seluruh prosesnya bahkan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, jika pemecatan tak beralasan masih dinormalisasi, kades bersangkutan telah menyalahi pedoman negara.

Tuntutan kedua dari PPDI, kata Tito menyoal status jabatan perangkat desa supaya disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Untuk poin ini, Tito mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu.

Halaman:

Editor: Siti Aisah Nurhalida Musthafa

Sumber: Antara

Tags

Artikel Pilihan


Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

x