UU Penyiaran Tidak Atur Nettflix dan Youtube, RCTI dan INews Gugat ke MK

- 30 Mei 2020, 18:59 WIB
ILUSTRASI netflix.* /Pixabay

PIKIRAN RAKYAT – Dua stasiun televisi swasta menggugat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

UU Penyiaran diadukan lantaran tidak mengatur layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.

"Perkembangan internet yang begitu pesat telah melahirkan berbagai macam platform digital," ujar penggugat, seperti dikutip dari laman resmi MK, Sabtu, 30 Mei 2020.

 Baca Juga: Disparbudpora Kabupaten Sumedang akan Siapkan SOP Protokol New Normal untuk Objek Pariwisata

Kedua stasiun TV itu bertindak sebagai pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberi perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan over the top (OTT).

Menurut INews dan RCTI, perlakuan berbeda itu lantaran tidak terdapat kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet masuk ke dalam definisi penyiaran seperti diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak.

Sementara sampai saat ini OTT tidak terikat dalam UU Penyiaran sehingga tidak harus memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia serta memperoleh izin siaran seperti penyelenggara siaran konvensional.

Baca Juga: Syahrul Yasin Limpo Tegaskan Pasar Mitra Tani Bukan untuk Saingi Pasar Tradisional

loading...

Selain itu juga tidak wajib tunduk pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran agar tidak dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelumnya terdapat polemik Ketua KPI Agung Suprio yang akan turut mengawasi Youtube dan Netflix pun disebut membuktikan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran multitafsir.

Layanan OTT yang menyediakan, gambar, audio, video dan/atau gabungannya disebut pemohon masuk dalam kategori siaran apabila merujuk pada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Baca Juga: Bule Amerika Serikat Jadi Kurir Sabu Tempel, Ditangkap di Denpasar

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyertakan penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.***

Editor: Gita Pratiwi

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X