Kebijakan New Normal Pemerintah Tuai Kontroversi di Masyarakat, Pakar: Di Pusat Saja Tidak Jelas

- 30 Mei 2020, 11:33 WIB
ILUSTRASI new normal.*
ILUSTRASI new normal.* /pixabay

"Antara satu daerah dengan daerah lain menerapkan standar PSBB yang tidak sama, masing-masing berimprovisasi. Akibatnya yang dirugikan adalah masyarakat," sambungnya.

Menurut Jalu, satu-satunya cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan krisis akibat pandemi virus corona ialah dengan ketegasan.

Baca Juga: Video Dugaan Pembunuhan Rasial oleh Polisi Tersebar Luas Picu Protes dan Penjarahan di Minneapolis

"Pemerintah harus membuat panduan yang jelas dalam menghadapi kondisi wabah ini. Tahapan, parameternya, serta langkah yang harus diambil," tegas Jalu.

Lewat pembuatan panduan yang jelas dan rinci, semua bisa bersama-sama menghadapi COVID-19">COVID-19.

"Pemerintah Pusat juga perlu satu suara dan satu kebijakan," kata Jalu.

Baca Juga: Viral di Medsos Usai Pakai APD Kostum Superhero, dr. Erric Ingin Bangun Optimisme di Tengah Pandemi

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menentukan kebijakan berdasarkan data-data yang terukur, bukan keinginan politis.

"Acuan pemerintah pusat harusnya kebijakan berdasarkan data ilmiah. Jangan mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan politik semata," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Mahbub Ridhoo Maulaa


Tags

Artikel Pilihan


Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

x