Perbudakan ABK Indonesia,Ego Sektoral dan Tarik Menarik Kepentingan antar Kementerian Belum Berakhir

- 12 Mei 2020, 12:02 WIB
ABK di Kapal Tiongkok.* /TANGKAPAN LAYAR MBC NEWS

PIKIRAN RAKYAT - Praktik perbudakan atau kekerasan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok, Long Xin 629, harus diusut tuntas disertai sanksi hukum tegas agar tak terulang.

Kasus tersebut termasuk pelanggaran hukum dan HAM, terlebih sampai menyebabkan orang tewas dan jenazahnya dilarung ke laut.

Baca Juga: Peneliti Indonesia Ciptakan Sistem Deteksi Corona, Diklaim Lebih Efektif Dibanding RT-PCR

"Sudah sepantasnya pemerintah segera melayangkan protes keras kepada pemerintah Tiongkok dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan tersebut," kata Ketua International Transportworkers’ Federation (ITF) Indonesia, Prof Dr Mathias Tambing di Jakarta, Selasa 12 Mei 2020.

Hal itu disampaikan terkait kasus perbudakan di kapal ikan yang menimpa ABK Indonesia. ITF merupakan organisasi internasional berpusat di Inggris yang merupakan afiliasi dari beberapa Serikat Pekerja (SP) di sektor transportasi, seperti SP Pelaut, SP Kereta-api, SP Penerbangan, SP Pelabuhan serta SP Buruh Pelabuhan.

Baca Juga: Untuk Kebaikan Bersama Kiper Persib Dhika Bayangkara Tunda Mudik ke Kuningan

Viral di media bahwa sejumlah ABK Indonesia di kapal ikan ‘Long Xin 629’ berbendera Tiongkok mengalami perbudakan di tempat kerja. Mereka dipaksa kerja 18 jam sehari dengan upah hanya USD 120 atau Rp 1,8 juta/bulan. Juga, dipaksa minum air laut, bukan air mineral. Akibatnya, beberapa ABK jatuh sakit dan tiga orang tewas di kapal.

Mathias menyebut, perbudakan ABK Indonesia di kapal ikan sudah sering terjadi, tapi pemerintah terkadang sulit menyelesaikan karena tidak lengkapnya data pelaut.

Baca Juga: Drajat Wibowo : Makin Lama Pandemi Covid-19, Semakin Berdampak Negatif bagi Perekonomian Nasional

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X