Program Cetak Sawah Dinilai Tak Menjawab Ancaman Krisis Pangan Pandemi Covid-19

- 7 Mei 2020, 13:24 WIB
PETANI memupuk sawah miliknya di Kampung Babakan Sayang, Desa Cibiru Hilir, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis, 19 Maret 2020.* /ADE MAMAD/PR

PIKIRAN RAKYAT - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai program cetak sawah tidak efektif untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia selama pandemi Covid-19.

Menggunakan cara ekstensifikasi lahan tidak akan berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat seiring jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka menyoroti defisit stok pangan di beberapa provinsi, termasuk komoditas penting seperti beras.

Baca Juga: Dosen ITB Kembangkan Ruang Isolasi Pribadi untuk Pasien Covid-19

Hal ini diakibatkan produksi dan distribusi pangan Indonesia terganggu akibat pandemi Covid-19.

Jika berkelanjutan, defisit stok pangan dapat berubah menjadi krisis pangan. Sebagai solusinya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pertanian bersama beberapa BUMN untuk mencetak lahan sawah baru dengan target seluas 900.000 hektar, termasuk lahan gambut, lahan basah, dan lahan kering

Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, lahan memang selama ini menjadi masalah besar di sektor pertanian Indonesia. Banyak lahan pertanian yang telah dikonversi untuk pengembangan industri, infrastruktur dan lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat antara 2018 dan 2019, luas panen padi berkurang dari 11,4 juta hektar menjadi 10,7 juta hektare. Upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian perlu diapresiasi, namun langkah ini tidak bisa diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi Covid-19.

Baca Juga: Mudik Dilarang, Moda Transportasi Antar Daerah Justru akan Beroperasi Kembali

Menurut dia, pembukaan lahan sawah baru, apalagi di lahan gambut, akan mengambil waktu yang lama, mulai dari mengolah lahan hingga proses pertaniannya sendiri. Pengolahan lahan menjadi sawah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan hal tersebut sangat tergantung pada jenis dan karakteristik lahannya.

Hasil pembukaan lahan, lanjut dia, tidak bisa membantu kekurangan stok pangan yang terjadi saat ini, bahkan untuk selama bulan Ramadan hingga sampai akhir tahun.  Karakteristik lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai lahan pertanian juga belum tentu cocok dan berisiko mengakibatkan gagal panen.

“Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” kata dia, dalam keterangan resminya,yang diterima "PR", Kamis, 7 Mei 2020.

Dia menuturkan, untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan yang sudah ada dengan memberi fasilitas bagi petani seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha.

Baca Juga: Kapal Tiongkok Buang Jasad ABK Indonesia ke Laut, Kapten Sudiona Sebut Simpan di Freezer

Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik sebanyak mungkin dan impor pangan. Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi dan logistik pangan sehingga pangan bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, ujar dia, pengalaman Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah yang terjadi di pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan bahwa lahan gambut tidak cocok untuk penanaman padi. Saat itu yang terjadi malah gagal panen dan kerugian besar.

Lahan gambut lebih cocok untuk komoditas hortikultura, seperti nanas. Pengolahan lahan gambut juga membawa risiko lingkungan yang besar akibat pelepasan karbon ke udara. Hal ini malah menambah emisi gas rumah kaca yang akan memperparah perubahan iklim.

Dia pun mengungkapkan, program cetak sawah yang dilakukan dengan membuka lahan juga berisiko mengancam ekosistem yang ada. Hal ini berisiko pada rusaknya keseimbangan lingkungan. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak mengulang kesalahan dengan menciptakan program serupa.

"Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan lahan pertanian. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah petani dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Kalau pemerintah ingin mencapai ketahanan pangan, lanjutnya, maka pemerintah harus terus mendorong produktivitas produksi dalam negeri dan memaksimalkan penyerapannya. Perdagangan internasional juga dapat dijadikan pilihan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar," tutur dia. ***

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X