Rabu, 3 Juni 2020

Negara Berusaha Memerangi COVID-19, Masalah Justru Terjadi pada Sektor Hortikultura

- 9 April 2020, 13:25 WIB
SEORANG pembeli memilih-milih sayuran dan buah-buahan di salah satu lapak, di Pasar Kemisan, Cianjur, Kamis 17 Januari 2019. Harga tomat di Cianjur saat ini masih cukup tinggi, produksi petani pun relatif rendah karena faktor cuaca yang tidak bisa dipastikan kapan segera kembali normal.* SHOFIRA HANAN/PR /SHOFIRA HANAN
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Andi Akmal Pasluddin membeberkan, pada awal pekan April 2020, berbarengan dengan situasi negara sedang berusaha menyelamatkan diri dari wabah COVID-19, malah terjadi situasi kurang kondusif pada sektor hortikultura. Komoditas buah-buahan bermasalah akibat impor dan proses perizinannya. 
 
"Kondisi ini membuktikan dan membuka mata semua pihak, bahwa selama ini telah terjadi kekurang disiplinan dalam penerapan kebijakan. Seolah-olah pemerintah terlihat memihak pada golongan atau perusahaan tertentu untuk diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan buah," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Kamis 9 April 2020.
 
Akmal meminta agar impor buah jangan sampai dimonopoli satu pemilik tapi perusahaannya banyak.
 
 
"Ini kan yang mengancam kondisi harga buah sekaligus memicu persaingan usaha yang tidak sehat," katanya.
 
Andi Akmal menegaskan, izin impor buah harus berdasarkan data yang valid dan neraca kebutuhan buah dalam negeri.
 
"Kalau memang kebutuhan dalam negeri kita kurang, kita impor," kata Politisi PKS ini.
 
 
Menurut Akmal, sebenarnya RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 banyak pihak yang mengkritisi termasuk sejumlah rekannya di Komisi IV DPR.
 
"Namun beberapa asosiasi dan pengusaha importir hortikultura ada sebagian yang menanggapi dengan positif mengingat kondisi saat ini sedang serba sulit dalam menghadapi wabah di negara kita," katanya.
 
Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini menambahkan, perlu ada upaya kekompakan dalam menjalankan regulasi yang relatif sensitif terutama berhubungan dengan hajat hidup petani negara kita.
 
"Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan di masyarakat yang belum mampu dipenuhi dari dalam negeri menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai," ucapnya.***

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X