Kamis, 28 Mei 2020

Kebijakan PSBB, Eman : Tanpa Intervensi, 86 Persen Warga Jakarta Akan Terinfeksi Covid-19

- 9 April 2020, 09:54 WIB
FOTO udara suasana di salah satu ruas jalan di Jakarta, Minggu (5/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta ke Kemeterian Kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 di ibu kota. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A/foc. /

PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai berlaku Jumat 10 April 2020, selama 14 hari ke depan.  Tujuan pemberlakuan PSBB adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga Jakarta dari penularan penyakit yang disebabkan virus corona (Covid-19).

"Dengan berlakunya PSBB  masyarakat harus disiplin menjaga jarak atau physical distancing dan tetap tinggal di rumah, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Karena tanpa intervensi pemerintah, berdasarkan berbagai kajian, diperkirakan 86 persen warga DKI Jakarta yang berjumlah 10.5 juta jiwa akan terinfeksi Covid-19," kata Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah Jakarta (DRD Jakarta) Eman Sulaeman Nasim di Jakarta, Kamis 9 April 2020.

Baca Juga: Belum Terima Bantuan Dampak Covid-19 dari Pusat, Warga Miskin Menjerit

Eman menjelaskan, orang yang terinfeksi Covid-19 bisa dengan gejala  maupun tanpa gejala. Untuk warga yang berusia 20 tahun hingga 45 tahun, bisa terinfeksi karena masih sering bersosialisasi dan tidak tinggal di rumah.

"Mereka terinfeksi Covid-19 namun tidak memiliki gejala Covid-19. Mereka inilah yang dikenal sebagai OTG (Orang Tanpa Gejala).  Mereka rentan menularkan kepada orang lain. Lebih berbahayanya jika mereka menularkan kepada orang tua dan anak anak," tutur Eman.

Karena itu, salah satu intervensi pemerintah, lewat PSBB,  memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. "Agar tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19,” papar Eman. Dengan demikian, DRD DKI mendukung kebijakan Gubernur  Anies Baswedan untuk memberlakukan PSBB.

Baca Juga: Teriakan Sales Mobil Saat Pandemi COVID-19 : Udah Jualan Susah, Masih Dikejar Target Lagi!

Sebelum ada kebijakan PSBB, menurut Eman, pihaknya sudah mengusulkan agar Jakarta segera melakukan lock down untuk menghindari makin banyaknya warga  tertular Covid-19. Namun, saat itu pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum mendapatkan ijin dari pemerintah pusat, meskipun sudah ada Undang-undang yang membolehkannya, Undang-undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Namun tanpa ijin pemerintah pusat Pemprov DKI Jakarta belum dapat melakukan kebijakan karantina wilayah. Dengan adanya Peraturan pemerintah No 21/2020 tentang PSPB dan sudah keluarnya ijin dari Menteri Kesehatan sebagai bagian dari PP No. 21/2020, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki payung hukum untuk melakukan karantina wilayah atau lock down ataupun pembatasan sosial berskala besar.

Baca Juga: Bukan Hanya Glenn Fredly, Meningitis Juga Renggut Nyawa Olga Syahputa

"Tanpa ada peraturan yang mengikat dan bersifat memaksa, pemerintah akan kesulitan meminta warga DKI Jakarta untuk melakukan sosial distancing dan tinggal di rumah, guna menghindari penularan dan semakin meluasnya wabah Covid-19 di Jakarta," katanya .

Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah 3 minggu mengeluarkan himbauan agar seluruh warga DKI Jakarta, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Namun nyatanya, masih banyak warga yang masih tetap berkumpul dengan jarak yang berdekatan tanpa menggunakan masker. Masih banyak warga yang berkeliaran di jalan. Akibatnya jumlah warga yang tertular Covid-19 makin banyak.

Baca Juga: Keluarga Sebut Glenn Fredly Tak Mau Banyak Orang Tahu Ia Sakit

Menurut, dosen Administrasi Publik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu manajemen STIAMI ini, pemerintah Tiongkok sebagai negara asal dari mewabahnya Covid-19 berhasil menurunkan penularan dan penyebaran Covid-19 dengan cara memaksa warga untuk tinggal di rumahnya masing masing atau diisolasi. Demikian juga pemerintah Singapura dan Turki.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X