Saat PSBB, Komisi III DPR Minta Polisi Lebih Humanis dan Profesional Tertibkan Warga

- 8 April 2020, 15:25 WIB
Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.hp. /Akbar Nugroho Gumay

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengimbau agar aparat kepolisian lebih mengedepankan tindakan humanis dan profesional dalam menertibkan warga selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepada wartawan, Rabu 8 April 2020, Herman menyebut saat ini masyarakat sedang susah. Psikologis masyarakat, bukan hanya di Jakarta, sedang tertekan oleh penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Oleh sebab itu, aparat yang bertugas di lapangan harus mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Ketegasan harus ditunjukkan sebagai bukti nyata kehadiran negara, tetapi prinsip profesional, modern, dan terpercaya juga mesti dipertahankan,” kata Herman.

Baca Juga: Pemerintah Harus Pertimbangkan Skema Bantuan untuk Pekerja Migran

Untuk itu, Herman berharap agar segera ada kejelasan secara detail terkait pelaksanaan tugas aparat kepolisian selama PSBB. Selain detail tugas dan wewenang, harus dipastikan juga masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

"Untuk pelaksanaan tugas di lapangan, saya meminta pimpinan dan para pejabat di Polri supaya betul-betul memonitor secara berjenjang operasional petugas di lapangan, termasuk ketersediaan APD dan kecukupan logistik,” kata Herman.

Baca Juga: DRD Imbau Rapid Test COVID-19 di DKI Jakarta Harus Segera Dilakukan

Herman memahami betul anggaran Polri yang mengalami pengurangan selepas dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2020. Namun, kata Herman, kondisi tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan tugas dan fungsi Polri secara profesional.

“Berdasarkan Perpres tersebut, anggaran Polri berkurang sekitar Rp 8 triliun. Saya berharap Polri di bawah Jenderal Idham Aziz bisa melakukan penyesuaian agar fungsi Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu akibat pemotongan anggaran tersebut,” kata Herman.

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan Polri agar mengantisipasi potensi meningkatnya gangguan Kamtibmas akibat pandemi Covid-19, termasuk dalam kondisi penerapan PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Dari 25.796 Pendaftar, 1.389 Orang Diterima Unpad Melalui Jalur SNMPTN

"Sebagai penyelenggara kamtibmas, Polri memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan PSBB berjalan dengan baik,” ucap dia.

Di sisi lain, Herman juga mengingatkan bahwa penerapan PSBB ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat. “Saya berharap agar warga masyarakat juga sama-sama memperhatikan isi Permenkes terkait PSBB dan bersama-sama mematuhi serta melaksanakan kebijakan PSBB,” katanya. ***

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X