Pembatasan Sosial Berskala Besar Harusnya Jadi Kewenangan Daerah

- 6 April 2020, 10:46 WIB
Foto udara suasana di salah satu ruas jalan di Jakarta, Minggu (5/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta ke Kemeterian Kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 di ibu kota. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A/foc. /

PIKIRAN RAKYAT – Pengamat pemerintahan dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kota kabupaten maupun provinsi kaitan dengan Covid-19 seharusnya menjadi kewenangan daerah setempat, tidak perlu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. 

"Daerah itu tahu persis kondisinya, di mana orang PDP, ODP, positif, bagaimana pergerakan dan kondisi masyarakat yang resah gelisah, khawatir, cemas. Oleh karena itu soal karantina itu harus oleh wilayah jangan pendekatan hirarki pemerintahan harusnya pendekatannya inisiatif daerah karena dalam melindungi rakyatnya," ujar Asep, Minggu, 5 April 2020.

 Baca Juga: Sama-sama Positif COVID-19, Detri Warmanto Bagikan Perbincangannya Bersama Wali Kota Bogor

Menurut dia, inisiatif daerah itu penting. Sementara saat ini pusat memandang dia harus atur semuanya.

 "Anda (daerah) tunggu kami (pusat). Enggak bisa gitu. Ini situasinya bukan bulan, bukan hari tapi udah jam, ada eskalasi ke sana. Ini kalau daerah nunggu pusat ya berbahaya," kata dia. 

Menurut Asep, jangan hanya memiliki menggunakan UU Kesehatan. Namun, lihatlah UU kebencanaan, lihat UU soal otonomi daerah, yang notabene daerah diberikan empat hal. Yaitu ada kewenangan, ada kebutuhan, ada kemampuan dan dukungan-dukungan sistemnya. Ada ekonomi, keuangan, dan sosial budaya. 

 Baca Juga: Jorge Lorenzo Rencanakan Comeback Balapan, MotoGP Catalunya Diperkirakan Batal Digelar

"Kalau itu mendukung kenapa daerah tidak diberikan kelonggaran untuk itu. 

Mestinya pusat itu ke arahan silakan inisiatif untuk lindungi rakyatnya, silakan alokasi anggaran yang cukup, tindak tegas bagi mereka yang langgar kebijakan daerah. Mestinya dorong ke sana,"ujar dia. 

Saat ini, lanjut dia, masanya cepat tanggap. Cepat tanggap itu daerah punya perangkat, dana, kewenangan menindak dan menjalankan karena kaitannya kebutuhan daerah. 

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Galamedia News

Cadangan Uang

9 Juli 2020, 21:17 WIB
X