Dibanding Tahun 2019, KPK Sebut Kepatuhan LHKPN Meningkat 8 Persen

- 4 April 2020, 10:11 WIB
GEDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* /KPK.go.id

PIKIRAN RAKYAT - Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8 persen yakni menjadi 81,76 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kepatuhan LHKPN per 31 Maret 2019 untuk pelaporan tahun 2018 sebesar 73,50 persen

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 April 2020. KPK juga mencatat per 31 Maret 2020 terdapat 280 instansi dari total 1.397 instansi di Indonesia atau sekitar 20 persen instansi telah memenuhi kepatuhan LHKPN 100 persen. 280 instansi tersebut terdiri atas 127 instansi di bidang eksekutif, 124 DPRD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan 29 instansi BUMN/D. 

"KPK terus mendorong kepatuhan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi. Peningkatan kepatuhan laporan periodik ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D dan instansi lainnya. Salah satu inisiatif yang dilakukan sejumlah pimpinan instansi adalah dengan menerbitkan aturan internal, termasuk memajukan batas waktu pelaporan dan menerapkan sanksi administratif bagi yang tidak patuh," tuturnya.

Baca Juga: Gempar Kenakan High Heels? Simak 5 Efek Samping Keseringan Pakai Sepatu Hak Tinggi

KPK pun mengapresiasi peningkatan kepatuhan LHKPN periodik pelaporan tahun 2019 ini, meskipun melalui Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian LHKPN Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, batas waktu pelaporan menjadi 30 April 2020. Hal itu merespons situasi dan kondisi karena pandemi corona virus disease (Covid-19). 

Penyesuaian lainnya yang terpaksa KPK lakukan adalah menutup sementara layanan tatap muka LHKPN hingga 21 April 2020. Sebagai gantinya, lanjut dia, KPK meminta kepada wajib lapor untuk memanfaatkan saluran tidak langsung melalui https://elhkpn.kpk.go.id, email: lhkpn@kpk.go.id atau menghubungi no telepon 08111929575. 

Di sisi lain, tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional tercatat 81,76 persen. Dari total 363.370 wajib lapor (WL), sebanyak 297.105 WL telah menyampaikan laporannya, sisanya 66.265 WL belum.

Baca Juga: Demi Penggalangan Dana COVID-19, Pembalap Formula 1 ini Menggunduli Kepalanya

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif dengan tingkat pelaporan 81 persen atau sebanyak 237.510 telah melapor dari total 293.542 wajib lapor. Bidang Yudikatif 98 persen atau sebanyak 18.444 telah melapor dari total 18.893 wajib lapor. Bidang Legislatif 75 persen atau sebanyak 15.354 telah melapor dari total 20.357 wajib lapor. Dan, dari BUMN/D tercatat 84 persen atau sebanyak 25.797 telah melapor dari total 30.578 wajib lapor.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X