Hukuman Mati, Bagi Pelaku Korupsi PJB saat Kondisi Bencana seperti COVID-19

- 4 April 2020, 08:45 WIB
ILUSTRASI hakim, jaksa, pengadilan, keadilan.* /PIXABAY

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa (SE PBJ), Kamis 2 April 2020 guna mencegah korupsi penanganan pandemi wabah Corona (COVID-19) yang ditujukan kepada Gugus Tugas COVID-19 serta kepala daerah.

Lembaga antirasywah itu pun mengingatkan bahwa korupsi di saat bencana terancam pidana hukuman mati.

Baca Juga: Tanggulangi COVID-19 Pemerintah Jawa Barat Siapkan Rp16,2 Triliun

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, yang Pikiran Rakyat terima, Jumat 3 April 2020.

Selain itu, lanjut dia, Deputi Pencegahan telah menugaskan anggotanya di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

loading...

Firli mengatakan, saat ini KPK terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan pihak terkait.

Baca Juga: Rapid Test COVID-19 di Jawa Barat: 677 Positif, Temuan Kasus di 4 Institusi Kenegaraan

Khusus pengadaan barang dan jasa kebutuhan penanganan COVID-19, KPK telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020, LKPP dan BPKP bertanggungjawab melakukan pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X