Rabu, 27 Mei 2020

Pembatalan Ujian Nasional Dinilai Tak Berkekuatan Hukum, Ijazah yang Diterima Jangan Bermasalah

- 29 Maret 2020, 14:35 WIB
PETUGAS mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) melalui layar CCTV, di SMAN 5 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Senin, 9 April 2018 lalu.* /ADE BAYU INDRA/PR

 

PIKIRAN RAKYAT - Komisi X DPR RI menilai revisi terhadap legislasi yang berkaitan dengan Ujian Nasional perlu segera dilakukan seiring UN dibatalkan pada tahun ini.

Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan surat edaran terkait pembatalan UN dipandang belum cukup kuat dari aspek landasan hukumnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebutkan salah satu produk legislasi yang perlu segera direvisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Baca Juga: 5 Tips Menjaga Kulit Tangan Tetap Sehat meski Sering Dicuci saat Pandemi Virus Corona

Dalam PP tersebut diatur mengenai standar-standar yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan, termasuk UN.

"(Membatalkan UN, red) hanya dengan SE itu tidak menggugurkan PP. Kalau menggugurkan PP berarti harus dengan PP lagi," katanya, Minggu 29 Maret 2020.

Abdul mengatakan, persoalan landasan hukum pembatalan UN itu telah dibahas dalam rapat kerja Komisi X dan Kemendikbud melalui video conference, Jumat 27 Maret 2020 lalu.

Baca Juga: Sistem Buka Tutup akan Diberlakukan di 4 Jalan Utama di Kota Bandung

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X