Sebabkan Kerumunan di Tengah Wabah Corona, Pejabat yang Gelar Jumpa Pers Menentang Aturan Presiden

- 29 Maret 2020, 13:53 WIB
Wali Kota Budi Budiman mengumumkan satu warga Kota Tasikmalaya positif corona dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Rabu (25/3/2020). Pengumuman terbuka tersebut justru membuat ajang berkerumun sejumlah pewarta dan pejabat daerah di tengah instruksi pemerintah agar masyarakat menghindari kerumunan dan menjaga jarak guna cegah penyebaran corona.* /BAMBANG ARIFIANTO/PR

PIKIRAN RAKYAT - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyatakan masih menemukan beberapa lembaga atau pejabat tinggi negara yang menyelenggarakan acara seremonial dan mengundang awak media untuk meliput secara langsung di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi karena bertentangan dengan kebijakan Presiden.

“Ditengah upaya menghambat dan menghentikan sebaran wabah Covid-19, masih ada beberapa pejabat tinggi negara yang menyelenggarakan acara seremonial dan mengundang media untuk meliput. Praktik seperti itu jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden untuk tidak menyelenggarakan acara yang dapat memicu berkumpulnya orang dalam jumlah banyak sehingga berisiko meningkatkan penularan Covid-19,” tutur dia, dalam keterangan tertulisnya.

Ombudsman, lanjut dia, kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat tinggi negara, kepala daerah dan pejabat daerah untuk menghentikan kegiatan seremonial dan acara lain yang dapat mengundang keramaian.

Baca Juga: Pedagang Sayur Kebanjiran Order usai Jualan Online Akibat Wabah Corona

Acara/seremoni yang menyebabkan keramaian merupakan kegiatan berisiko tinggi menyebarkan Covid-19 serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.

“Dalam kondisi darurat wabah seperti ini, semestinya acara seremonial ditiadakan. Tidak perlu mengundang awak media untuk meliput. Anggaran dan sumber daya yang terlibat akan lebih bermanfaat dialihkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan untuk perawatan pasien yang terjangkit,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ada kegiatan yang sangat penting untuk dipublikasikan, Ombudsman menyarankan agar pihak yang berkepentingan memanfaatkan teknologi informasi. Yakni melalui live streaming, tanpa perlu mengundang awak media untuk hadir secara fisik guna meliput.

Baca Juga: Race Pertama Belum Dimulai, MotoGP Umumkan Jadwal Balap Virtual Seri ke-2

“Kepada seluruh pemimpin redaksi, Ombudsman mengimbau selama kondisi darurat wabah Covid-19 masih berlangsung, agar mengabaikan segala undangan peliputan secara fisik. Kesehatan dan keselamatan jurnalis dan awak media wajib menjadi prioritas untuk dilindungi,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X