Usai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan oleh MA, Kelebihan Iuran Januari dan Februari Harus Dikembalikan

- 10 Maret 2020, 10:56 WIB
SEORANG warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 5 September 2019. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS.*/ANTARA
SEORANG warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 5 September 2019. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS.*/ANTARA /null

Firman mengatakan, jika kelebihan iuran Januari dan Februari tidak dikembalikan, peserta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca Juga: Persib Catat Dua Kemenangan Perdana di Liga 1 2020, Sosok Ini Justru Memberi Peringatan

Hak itu diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 45 ayat (3) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ini bisa menjadi opsi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," ujarnya.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak arogan, otoriter, dan sewenang-wenang, dengan mengabaikan putusan MA. Apalagi, Indonesia adalah negara hukum "rechtsstaat" atau "rule of law".

Baca Juga: Simak Mitos ketika Sedang Mengendarai Mobil, Mulai dari Menahan Nafas sampai Memasang Emblem Religius

"Sebetulnya pembuat dan penandatangan Perpres No. 75 Tahun 2019 harus malu sampai MA membatalkan hasil kerja mereka. Hak itu membuktikan bahwa peraturan tersebut bertolakbelakang dengan kondisi/aspirasi masyarakat," kata Firman.

Ia menuturkan, dalam persoalan BPJS Kesehatan sejatinya bukan hanya kenaikan iuran yang melanggar perundang-undangan.

Baca Juga: Jumlah Pasien Corona di Indonesia Meningkat, Cinema XXI Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Seluruh Gedung Bioskop

Peraturan tentang pengenaan sanksi kepada masyarakat yang menunggak iuran dengan tidak melakukan pelayanan publik pun ia nilai melanggar UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2009. ***

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X