Usai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan oleh MA, Kelebihan Iuran Januari dan Februari Harus Dikembalikan

- 10 Maret 2020, 10:56 WIB
SEORANG warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 5 September 2019. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS.*/ANTARA
SEORANG warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 5 September 2019. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS.*/ANTARA /null

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengembalikan kelebihan iuran yang sudah dibayarkan peserta pada Januari dan Februari 2020.
Pemerintah/BPJS Kesehatan harus segera menyusun teknis pengembalian uang tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara Endipradja, di Bandung, Selasa 10 Maret 2020.

Baca Juga: Kehilangan 3 Sosok yang Dicintainya Secara Berdekatan, Baim Wong: Dunia Bukanlah Tujuan Hidup Manusia

Langkah tersebut, menurut dia, harus dilakukan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Jika pemerintah konsisten terhadap konsep "equality before the law" dan "rule of law", putusan MA wajib dilaksanakan," ujarnya.

Baca Juga: Cegah Ketombe, Kenali Alat Pembersih Rambut yang Bantu Merawat Kulit Kepala

Teknis pengembalian, menurut dia, harus segera disusun melalui regulasi/tupoksi agar masyarakat, dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan, segera mendapatkan kepastian hukum.

Regulasi/tupoksi tersebut juga diperlukan agar aparat di lapangan tidak kebingungan.

Baca Juga: Isak Tangis Menteri LHK Siti Nurbaya Iringi Pelepasan Jenazah Tyas Novianti yang Meninggal Dunia saat Bertugas

"Prinsipnya, jangan sampai hak-hak konsumen yang sudah membayar iuran dikurangi atau dirugikan," tuturnya.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X