Sabtu, 4 April 2020

Larangan Memfoto, Merekam, dan Meliput Persidangan Tanpa Izin Ketua Pengadilan, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan dan Langgar UU Pers

- 27 Februari 2020, 12:05 WIB
SUASANA persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Rabu 1 Agustus 2018. /HANDRI HANDRIANSYAH/PR

PIKIRAN RAKYAT - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah permasalahan mafia peradilan yang telah merebak.

Larangan tersebut terungkap setelah‎ YLBHI memperoleh dokumen Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020.

Baca Juga: Jatuh Cinta dari Internet, Pria Malaysia Mengemudi Lebih dari 30.000 Km selama 3 Bulan untuk Temui Kekasihnya di Jerman

Dalam surat edaran tersebut, terdapat aturan bahwa pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

YLBHI berpendapat larangan itu bakal memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan.

loading...

Baca Juga: Buka Loket Khusus, Samsat Kabupaten Bekasi Prioritaskan Pencetakan STNK bagi Korban Banjir

"Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat," kata Muhamad Isnur, pengurus YLBHI dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 Februari 2020.

Apalagi, terdapat pula ancaman pemidanaan di dalam surat itu. Ancaman pidana yang ada dalam surat tersebut sebenarnya sudah ada dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga: Lippo Cikarang Sebut Dewan Kabupaten Bekasi Sudah Meminta Maaf pada Meikarta soal TKA Tiongkok, Komisaris: DPRD Gunakan Data Hoaks

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X