Senin, 6 April 2020

Omnibus Law Buka Peluang Pemenuhan Kebutuhan Pangan Lewat Impor

- 20 Februari 2020, 15:35 WIB
WARGA berbelanja di sebuah Pasar Swalayan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 Februari 2020. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan membatasi impor makanan dan minuman dari Tiongkok guna mengantisipasi masuknya virus corona yang sedang menyebar.* /ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT - Pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih terus berjalan. Di luar isu-isu yang terus dibahas, RUU ini juga menyinggung mengenai sektor pertanian Indonesia.

Selain memungkinkan masuknya investasi ke sektor ini, pemerintah juga membuka peluang impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan selain produksi domestik dan cadangan pangan nasional.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, diakuinya impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sebuah terobosan besar dalam sektor pertanian Indonesia. Selama ini, impor seringkali disebut sebagai tindakan kontra nasionalis karena dianggap merugikan petani.

Baca Juga: Yogyakarta Sempat Dilanda Kiamat Sampah Satu Tahun yang Lalu, Ini Imbauan dari DLHK

Impor selama ini dibatasi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini menyatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sementara itu, impor hanya bisa dilakukan kalau kedua sumber utama tadi tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Di RUU Cipta Kerja, konsep ini diubah sehingga impor menjadi salah satu sumber ketersediaan pangan. Pasal 14 di UU Pangan pun diubah sehingga sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan.

Selaras dengan ini, Undang Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pun diubah sehingga Pasal 30 yang dulunya melarang orang untuk mengimpor jika komoditas pertanian dalam negeri dianggap sudah cukup kini menerima impor sebagai sumber kecukupan kebutuhan konsumsi.

Baca Juga: 2 Hari Ditinggal Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari Mulai Tersenyum Kembali

“Terbuka impor pangan diharapkan bisa membuat harga pangan menjadi lebih terjangkau. Kebijakan sektor pertanian kita yang cenderung proteksionis sudah terbukti membuat harga kebutuhan pangan kita menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Mereka merupakan golongan yang sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan,” ujar Felippa., dalam keterangan tertulisnya, Rabu 19 Februari 2020.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pengeluaran per orang untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari berkisar antara 37% di DKI Jakarta hingga 48% di Papua Barat. Harga komoditas makanan pokok seperti beras masih dua kali lipat lebih mahal dari harga internasional, yaitu sekitar Rp 12.000 per kilogram di Indonesia dibanding Rp 6.000 per kilogram di internasional.

Menurut dia, harga pangan akan lebih terjangkau kalau impor lebih terbuka, sehingga Indonesia bisa mengakses lebih banyak komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Baca Juga: Ekonomi Global Lesu, Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Realisasi Investasi

Kendati demikian, Felippa juga menekankan pentingnya pemerintah untuk terus berupaya mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian. Sebagai esensi utama dalam sektor pertanian, lahan perlu dijaga dan dirawat untuk bisa menjaga kontinuitas produksi dan juga meningkatkan produktivitas sebuah komoditas.

"Kalau RUU Cipta Kerja jadi disahkan, beberapa persyaratan yang tadinya diberlakukan untuk alih fungsi lahan juga akan dihilangkan. Pemerintah harus bisa memastikan  ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan nasional," tutur dia.***


Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X