Jumat, 28 Februari 2020

Sensus Penduduk Online Baru Pertama Kali di Indonesia, Jadi Amanat Undang-undang yang Harus Dijalankan

- 15 Februari 2020, 16:39 WIB
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Kepala BPS Provinsi Jabar Dody Herlando me-launching Sensus Penduduk 2020 di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/2/20).* /HUMAS JABAR

PIKIRAN RAKYAT - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) secara online pada Sabtu 15 Februari 2020. Di Jawa Barat (Jabar), launching SP 2020 dilakukan oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Kepala BPS Provinsi Jabar Dody Herlando di di Plaza Gedung Sate Kota Bandung.

Adapun rangkaian SP 2020 yakni SP Online berlangsung pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Sementara Sensus Penduduk Wawancara dilakukan pada 1 hingga 31 Juli 2020 dan di tahap kedua dilakukan pencacahan sampel pada Juli 2021.

SP online sendiri dilakukan dengan cara mengakses sensus.bps.go.id. Berikutnya, masyarakat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dan klik 'Cek Keberadaan'. Setelah membuat password dan masuk, Anda akan mulai mengisi sejumlah pertanyaan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

Terdapat 21 pertanyaan dasar seperti nama lengkap, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Setelah menjawab pertanyaan terkait data keterangan individu dan perumahan, masyarakat dapat mengirimkan dan mencetak (unduh) bukti partisipasi dalam SP Online.

Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, akan didatangi petugas sensus yang melakukan SP Wawancara pada Juli mendatang.

Kepala BPS Provinsi Jabar Dody Herlando mengatakan, SP Online merupakan hal yang pertama kali digelar dalam sejarah Indonesia. Sensus Penduduk ini menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data Dukcapil sebagai data dasar (prelist). 

Baca Juga: Pemprov Jabar Dampingi Sembilan Warga yang Baru Pulang dari Natuna ke Daerah Asal

Dody juga menambahkan, SP 2020 menjalankan amanat Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta rekomendasi PBB kepada seluruh negara untuk menyelenggarakan sensus minimal satu kali setiap 10 tahun. 

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X