Jumat, 28 Februari 2020

Peraturan Turunan UU Pesantren Disiapkan, Menteri Agama Tegaskan Satu Hal

- 14 Februari 2020, 14:55 WIB
SEJUMLAH santri dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung berjalan kaki menuju Lapangan Gasibu saat akan mengikuti Upacara Hari Santri Tingkat Provinsi Jabar 2019, saat melintas di Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa 22 Oktober 2019. Mereka mengaku berjalan kaki dari pondoknya, karena antusias mengikuti upacara tersebut tetapi terkendala dengan biaya transportasi.*/ ADE BAYU INDRA/PR /

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan peraturan turunan Undang-undang Pesantren akan dikeluarkan pada tahun ini. Persiapan tengah dilakukan terkait dengan peraturan turunan UU Pesantren tersebut.

"Semoga tahun ini bisa diselesaikan sehingga segera ada aturan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan besar pesantren," katanya, Jumat 14 Februari 2020.

Ia menambahkan, UU tersebut diterbitkan bukan untuk menyeragamkan pesantren sebagaimana sekolah dan madrasah yang dirancang untuk mengikuti keinginan pemerintah. UU Pesantren diklaimnya berada dalam kerangka menjaga keunikan dan kekhasan pondok pesantren.

Baca Juga: Menyongsong Kampus Berkelas Dunia, Rektor Rina Indiastuti Lantik Pimpinan Baru di Lingkungan Unpad

Ia menyebutkan, jumlah pesantren hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 28.194 pesantren. Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 5 juta santri bermukim.

"Kalau ditotalkan dengan santri yang bolak-balik dari rumah ke pondok pesantren, serta taman-taman pendidikan alquran dan madrasah, maka jumlah santri kita sebanyak 18 juta orang," katanya.

Fachrul mengatakan, tercatat saat ini juga terdapat 1,5 juta tenaga pengajar di pesantren. Menurutnya, pesantren akan menjadi penopang kemajuan negara dengan potensi sebesar itu.

Baca Juga: Mahasiswa Asal Aceh Diringkus Usai Kedapatan Bawa 1 Kg Sabu, Modusnya Cukup Pintar

"Secara pribadi, saya selalu yakini jika pesantren semakin maju, bangsa ini pasti semakin maju pula," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat, utamanya keluarga besar pondok pesantren. Keberadaan pesantren dikatakannya telah memiliki akar historis yang panjang di Indonesia.

"Kita tahu bersama bila negeri ini dapat berdiri dan merdeka karena pembesar pesantren. Pesantren telah tercatat dalam sejarah sebagai kelompok masyarakat yang ikut andil besar merebut dan mengisi kemerdekaan," ujarnya.

Baca Juga: Virus Corona Berpotensi Ancam Pasokan Produk Fesyen, Impor Bahan Baku dari Tiongkok Terhambat

Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia Zaini Ahmad memandang positif mengenai UU Pesantren. Adapun mengenai peraturan turunannya, ia mengharapkan isinya nanti bisa mengutamakan pendidikan ahlak. Kualitas akhlak santri harus bisa ditingkatkan.

"Kami juga mengharapkan peraturan tersebut bisa mendorong adanya pertumbuhan sarana prasarana pesantren yang layak," tutur pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhlas, Pasuruan, Jawa Timur ini.

Menurutnya, pesantren selama ini tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan santri. Pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, UU Pesantren disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tahun 2019-2020, Selasa, 24 September 2019.***


Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X