Masih Jadi Polemik, Anak-anak WNI eks ISIS Tetap Wajib Diselamatkan

- 14 Februari 2020, 14:22 WIB
Antisipasi Pemerintah Indonesia mengenai kepulangan WNI eks ISIS. * /AFP

PIKIRAN RAKYAT - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemerintah memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban jaringan teroris, termasuk anak-anak dari Warga Negara Indonesia yang sempat bergabung Islamic State of Iraq and Syria di Suriah.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons rencana pemerintah yang mempertimbangkan kemungkinan memulangkan WNI eks ISIS yang masih berusia di bawah 10 tahun.

Menurut Jasra Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan terdapat 15 kategori kondisi anak dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus tersebut. Di antaranya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Baca Juga: Update Virus Corona COVID-19 per 14 Februari 2020: Hampir 65.000 Terinfeksi, 1.383 Meninggal

“Termasuk di dalamnya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban jaringan terorisme," kata Jasra, Jumat 14 Februari 2020.

Menurut Jasra program perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme pernah dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya. Di antaranya melalui pendidikan, edukasi ideologi, konseling tentang bahaya terorisme hingga rehabilitasi sosial.

“Pemerintah Indonesia pernah menerima 87 anak-anak setelah mereka dideportasi dari Suriah melalui Turki pada 2017 lalu. Anak-anak itu, telah menjalani tiga bulan penanganan di Rumah Aman Kementerian Sosial dan kini telah dikembalikan ke masyarakat," kata dia.

Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Ungkap Penyesalan Usai sang Ayah Meninggal Dunia

Jasra lantas menyatakan pemerintah bila perlu merencanakan asesmen dan penanganan jangka panjang bila anak-anak WNI eks ISIS itu diputuskan kembali ke Indonesia. Sebab, nantinya mereka memiliki risiko terpisah dari orang tuanya yang berdampak pada psikologis anak.

"Jadi anak-anak yang sudah mengikuti program rehabilitasi dan deradikalisasi bisa ditempatkan pada orang tua asuh atau lembaga asuh, ketika tidak ada lagi keluarga derajat 1, 2, 3 baik ke atas maupun ke samping dimiliki oleh anak," kata dia.***

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X