Minggu, 5 April 2020

Antisipasi Kepulangan WNI eks ISIS, Perketat Jalur Tikus dan Bebas Visa

- 14 Februari 2020, 14:20 WIB
Antisipasi Pemerintah Indonesia mengenai kepulangan WNI eks ISIS. * /AFP

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan masuknya Warga Negara Indonesia (WNI), yang sempat bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dengan cara ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Bambang menanggapi langkah pemerintah yang sementara beranggapan tak perlu memulangkan WNI yang pro-ISIS dari Suriah.

Menurut Bambang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelejen Negara bisa bekerja sama dengan Kemenkoplhukam, Kemenlu, dan Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi, untuk memantau pergerakan manusia di seluruh pintu masuk Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan.

Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Ungkap Penyesalan Usai sang Ayah Meninggal Dunia

Lebih khusus lagi, mata dan telinga mesti dipasang baik-baik di jalur tikus dan jalur bebas visa.

"Ini dilakukan untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat, mengingat kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan membawa virus terorisme baru bagi masyarakat Indonesia," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Jumat, 14 Februari 2020.

Menurut dia, BNPT bersama pemerintah juga hendaknya memperbaharui data mengenai jumlah WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Baca Juga: Film Milea: Suara dari Dilan Raih 400.000 Penonton di Hari Pertama Tayang

Ini perlu agar didapat data valid tentang jumlah dan identitas WNI yang dianggap terlibat dengan ISIS.

"Sebagai langkah pemerintah dalam mendeteksi kemungkinan WNI terduga teroris masuk ke wilayah Indonesia," ucap dia.

Bahkan, kalau perlu, pemerintah mencabut kewarganegaraan WNI yang jelas-jelas sudah bergabung dengan ISIS atau kelompok teroris lainnya. "Serta melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari paham radikalisme masuk ke Indonesia," ucap dia.

Baca Juga: Malaysia Airlines Buka Rute Penerbangan Kuala Lumpur-Kertajati, Kunjungan Wisatawan ke Jawa Barat Akan Meningkat

Adapun mengenai rencana pemerintah yang masih mempertimbangkan pemulangan anak-anak eks WNI yang usianya dibawah 10 tahun, Bamsoet mengingatkan agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan dan mengkaji secara matang sebelum mengambil keputusan.

Dia meminta pemerintah, apabila memutuskan untuk memulangkan anak-anak eks WNI tersebut, maka diperlukan strategi serta persiapan secara matang.

“Mulai dari pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemulangan tersebut maupun kebutuhan yang diperlukan untuk deradikalisasi bagi anak-anak eks WNI, dan melakukan upaya-upaya sesuai prosedur peraturan yang berlaku untuk memulangkan para anak-anak tersebut, guna mencegah masuknya paham radikalisme/terorisme di Indonesia,” ucap dia.

Baca Juga: Olimpiade Tokyo 2020 Tetap akan Dilaksanakan di Tengah Mewabahnya Virus Corona

Bambang meminta, BNPT untuk melakukan pengawasan dan rehabilitasi terhadap anak-anak eks WNI yang akan dipulangkan, agar diberikan sosialisasi terhadap bahaya terpapar pengaruh radikalisme dan terorisme, serta menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan sikap cinta tanah air.

Sebelumnya, di Istana, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan, pemerintah bakal mengantisipasi masuknya WNI eks ISIS di jalur-jalur perbatasan. Pemerintah juga telah memutuskan tak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah di Timur Tengah.

"Kita waspadai tempat-tempat yang menjadi 'perembesan', kita antisipasi dengan baik. Dari imigrasi, seluruh aparat yang ada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," ujar Moeldoko.

Baca Juga: Honor Guru Madrasah Negeri dari Dana BOS Maksimal Hanya 30%, Beda dengan Madrasah Swasta

Moeldoko menyatakan, pemerintah masih akan memverifikasi data ratusan eks ISIS tersebut. Dan, pemerintah bakal menerjunkan tim untuk mendata secara detail.

Ia memperkirakan waktu verifikasi pendataan itu memakan waktu tiga sampai empat bulan.

"Tim dari Indonesia akan melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu. Didata dengan baik," katanya.

Baca Juga: 238 WNI dari Tiongkok Pulang ke Daerah Asal Sabtu 15 Februari 2020, Jokowi Minta Masyarakat Tak Ketakutan

Sementara bagi WNI eks ISIS yang masih memegang paspor dan berniat pulang dengan upaya sendiri ke Indonesia, kata Moeldoko, akan ditindak secara hukum.

"Jadi kan mereka ke sana dalam rangka gabung dengan ISIS, sebuah organisasi terorisme itu sudah masuk kategori. Begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum," ucap Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tak memulangkan 689 WNI eks ISIS ke Indonesia. Alasannya, pemerintah khawatir ratusan WNI eks ISIS itu menyebarkan virus-virus terorisme di Indonesia.

Pemerintah juga menyebut ratusan warga eks ISIS itu telah stateless atau tak memiliki kewarganegaraan, karena telah membakar paspor dan memiliki keinginan sendiri untuk meninggalkan Indonesia. ***


Editor: Syamsul Bachri

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X