Kamis, 27 Februari 2020

Tidak Mengidentifikasi Dulu, Keputusan Tidak Memulangkan WNI Eks ISIS Dinilai Terburu-buru

- 14 Februari 2020, 08:46 WIB
MILISI ISIS dan keluarga mereka berjalan di Desa Baghouz, Provinsi Deir Al Zor, Suriah, beberapa waktu lalu.* /REUTERS

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Keputusan itu tercetus Selasa, 11 Februari 2020, tidak lama setelah wacana pemulangan WNI eks ISIS digulirkan, sepekan sebelumnya.

Menurut Presiden Joko Widodo, memulangkan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia ini, bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat Indonesia taka man.

Baca Juga: Viral Video Ratusan Pria Mabuk Lakukan Pelecehan Seksual Massal di Depan Mahasiswi saat Acara Kampus di India

Keputusan ini dinilai terburu-buru, dan tanpa identifikasi terlebih dulu.

Demikian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang menilai keputusan pemerintah harusnya berbasis data.

"Terburu-buru, tadinya awalnya mereka berpendapat setengah tahun baru ada putusan. Artinya, mereka mau melakukan tindakan-tindakan, sekarang di-by-pass prosesnya," kata Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Baca Juga: Ada 13 Warga Jawa Barat Diobservasi dari Tiongkok di Natuna

Menurut dia, seperti dikutip dari Antara, pemerintah harus menentukan suatu kebijakan yang berbasis data, seperti jumlah persis keberadaan eks ISIS dari kalangan perempuan, dan anak-anak tersebut hingga motivasi mereka.

Ia mengatakan pemerintah saat ini terkesan menempatkan mereka semua dalam posisi yang sama, padahal motivasi mereka bisa saja berbeda.

"Semua diposisikan sama. Padahal, ada yang hanya ikut orangtua, istri ikut suami, ada yang betul-betul mau perang, ada yang menganggap akan dapat pekerjaan di sana," katanya.

Baca Juga: Acara 40 Hari Meninggalnya Lina Diadakan di Dua Tempat, Putri Delina Pilih Hadiri Tahlilan di Rumah Teddy

Menurut dia, mereka perlu dipilah berdasarkan motivasi dan kondisi-kondisi tertentu, kemudian dilakukan pendekatan yang berbeda-beda juga.

Asfinawati berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan terkait eks ISIS tersebut dengan melakukan kajian secara mendalam berbasis data.

"Harus dicari tahu bagaimana penilaian karena pasti ada juga korban salah satunya korban (diajak) orangtua, orangtuanya mungkin juga korban penipuan, dijanjikan kerja, dan sebagainya," katanya.***


Editor: Gita Pratiwi

Sumber: Antara

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X