Rabu, 8 April 2020

Kadar Slamet Tersangka Korupsi RTH Kota Bandung Diperiksa, Pengembalian Kerugian Negara Baru Rp 8 Miliar

- 5 Februari 2020, 14:49 WIB
LOGO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet dalam kasus dugaan suap pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH), di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 dan 2013.

Sejauh ini, KPK baru menerima pengembalian duit dan aset sejumlah Rp 8 miliar dari total kerugian negara sebesar Rp 69 miliar.

Dalam kasus ini, Kadar dipanggil penyidik guna dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam kasus yang berdasarkan perhitungan kerugian yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara merugi lebih dari 60 persen dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar itu.

Baca Juga: Tiga Kali Gempa di Bandung Rabu 5 Februari 2020 Pagi akibat Aktivitas Sesar Lokal

"Kadar Slamet yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai tersangka," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Rabu, 5 Februari 2020.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat (HR), dan dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS). Tersangka teranyar adalah seorang wiraswasta yang juga berperan sebagai makelar tanah bernama Dadang Suganda (DSG).

Pengadaan RTH tersebut sebenarnya berangkat dari rencana pembangunan jangka menengah di Kota Bandung. RTH diusulkan dibangun dalam rangka menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air di Kota Bandung, sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk merealisasikan RTH tersebut.

Baca Juga: Bisa Curi Data Pribadi hingga Hack Smartphone, Jangan Asal Install Aplikasi Berikut di Ponsel

Namun, pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat Bandung itu justru dikorupsi hampir setengahnya dan uang puluhan miliar mengalir pada banyak pihak. Pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris pun dilakukan dengan nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 69 miliar atau 60 persen dari nilai anggaran yang direalisasikan sangat merugikan keuangan daerah. Praktik korupsi makelar tanah ini juga merugikan masyarakat pemilik tanah yang tahanya dibeli bahkan lebih murah dari NJOP.

Konstruksi perkara dalam kasus ini adalah pada tahun 2011, Dada Rosada selaku Walikota Bandung saat itu menetapkan lokasi pengadaan untuk RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp 15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk pengadaan RTH.

Baca Juga: Meski Terbuat dari Botol Plastik Bekas, Sepatu Ramah Lingkungan Vegan Justru Diincar 5.000 Pemesan

Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp 15 miliar menjadi Rp 57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2012.

Penambahan anggara diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah.

Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan. Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambahan anggaran dari Rp 57 miliar menjadi Rp 123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp 115,22 miliar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan ini, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi yang telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim terkait penanganan perkara korupsi bansos di Pemkot Bandung.

Edi Siswadi pun memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada Dadang. Namun Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah, sehingga diduga Dadang diperkaya sekitar Rp 30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp 10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di PN Kota Bandung.***


Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X