Rabu, 8 April 2020

Tak Ada Jalan Buntu dalam Politik, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi BPJS

- 22 Januari 2020, 08:57 WIB
Jokowi tegaskan bahwa isu yang Uni Eropa lakukan soal CPO hanya soal strategi bisnis saja.* /Twitter @jokowi

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengatakan, jika sudah tak ada solusi dari kementerian, maka tak ada jalan lain, Presiden Jokowi harus turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, dalam politik tak ada jalan buntu, sehingga jalan ini bisa diambil melalui rapat terbatas atau rapat kabinet yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden.

"Karena kewenangan itu diletakkan kepada Presiden, sebenarnya masih ada jalan, ya ke Presiden. Bahwa apa yang terjadi sekarang di masyarakat tentang Perpres yang mengatur kenaikan iuran menimbulkan kesulitan bagi rakyat," kata Abidin.

Baca Juga: Kelompok Abu Sayyaf Kembali Culik dan Sandera WNI, Pemerintah RI Geram Serta Beri Imbauan

Menurut dia, penyelesaian masalah ini memang harus cepat dan ditangani oleh langkah yang istimewa agar isunya tak melebar kemana-mana. Pasalnya permasalahan kenaikan BPJS bukan lagi masalah teknis, tapi banyak hal yang harus diterobos.

Di daerah misalnya, banyak yang mengurangi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS karena kenaikan yang mencakup PBI. Sementara APBD sudah diketuk. Ini menimbulkan masalah baru

"Saat ini harus dijawab pemerintah, untuk melakukan terobosan. Keputusan politik itu memang harus mengabaikan hal teknis, tapi bukan berarti teknis itu tidak diselesaikan. Kita butuh keputusan politik lagi dari pak Menteri, sampaikan kepada Presiden kalau kerumitan terhadap Perpres itu di lapangan banyak hal yang harus diterobos," ucap dia.

Baca Juga: Pendidikan di Depok Belum Merata, Sarana dan Prasarana yang Terbatas Jadi Penyebabnya

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR lainnya Yahya Zaini mendesak BPJS Kesehatan memperjuangkan peserta Kelas III mandiri yang benar-benar tidak mampu untuk dimasukkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga iurannya ditanggung pemerintah. Pasalnya jumlah peserta kelas III cukup banyak yakni 20,4 juta orang yang 9,8 juta di antaranya menunggak iuran.

"BPJS Kesehatan harus pro-aktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab data kemiskinan. Yang perlu diprioritaskan masuk PBI adalah 9,8 juta orang tersebut. Ini akan menjadi solusi karena desakan DPR supaya pemerintah memberi subsidi kepada mereka tidak bisa dipenuhi," kata Yahya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga berharap pada 2020 ini ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penambahan peserta PBI dapat dialokasikan.

Baca Juga: Dua Pemda Bekasi Masih Bersitegang Soal Pemisahan Aset PDAM

Yahya pun meminta pelayanan bagi peserta PBPU Kelas I dan II yang ingin turun kelas dapat dipermudah dan paling lambat Maret 2020 sudah tuntas.

"Ke depan juga jangan ada lagi keluhan warga yang ditolak oleh rumah sakit karena alasan kamar penuh, kehabisan obat atau alat kesehatan tidak tersedia. Jaminan kesehatan warga masyarakat tidak bisa dipertaruhkan dengan hal apapun, karena hal itu dijamin oleh konstitusi," ucap dia.***


Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X