Kamis, 9 April 2020

DPR RI: Pelayanan RS Harus Sepadan dengan Kenaikan Iuran BPJS, Hindari 'Aji Mumpung'

- 19 Januari 2020, 20:37 WIB
ILUSTRASI Kartu BPJS Kesehatan.* /indonesia.go.id

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mempersoalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait pelayanan kesehatan yang sama-sama perlu ditingkatkan agar imbang keduanya.

Ia melaporkan bahwa semua pihak telah sepakat bahwa kesehatan merupakan hak rakyat Indonesia yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara.

Hal itu mengacu pada Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Waspadai Tumbuhnya Benjolan pada Tulang Tengkorak Anak akibat Bermain Ponsel Berlebihan

“Dua aturan tersebut harus dijaga betul, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sendiri karena persoalannya sangat kompleks untuk transformasi pelayanan kesehatan kita yang terfragmentasi, menuju pada universal recovery,” ujar Edy dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan Pemerintah Daerah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Lebih lanjut, Edy juga menyampaikan harapannya terkait dengan permasalahan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai awal tahun 2020 ini.

Ia pun mengingatkan terkait masih adanya orang-orang yang dari desa yang akan sulit untuk membayar untuk perawatan di rumah sakit terlalu mahal, atau justru kehabisan slot saat baru mendaftar ke rumah sakit.

Baca Juga: KJRI Bantu WNI Terduga Kurir Narkoba di Hong Kong Bebas dari Penjara

“Pertama, iuran naik ini bagi rakyat ya memang persoalan. Tetapi yang jauh lebih penting itu layanan kesehatannya. Jangan sampai orang desa yang sudah mau bayar mahal, tapi saat ke rumah sakit malah penuh,” pesan Edy.

Halaman:

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X