Rabu, 26 Februari 2020

Pemerintah Diimbau Berikan Perspektif Konkret dalam Pembahasan Omnibus Law

- 17 Januari 2020, 19:36 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya (dua kiri) saat Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).* /DPR

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Willy Aditya, mengimbau pada pemerintah untuk berwacana dan memberikan perspektif yang konkret dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalam penegasannya, ia juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkret dalam penyusunan draf tersebut.

“Kalau saran saya dari Baleg, Pemerintah jangan terlalu banyak berwacana,” ucap Willy usai Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Baca Juga: Mengenal Nutrisi yang Terkandung dalam Mengkudu dan Efek Sampingnya, Ternyata Tak Boleh Sembarang Dikonsumsi

“Pemerintah harus memberikan perspektif yang konkret dan memiliki komunikasi publik yang bagus untuk melibatkan semua aspek kepentingan. Karena ini niat baik,” imbuhnya.

Pasalnya, rencana pengiriman draf Omnibus Law akan dikirim ke DPR RI dalam waktu pekan depan.

Adapun empat Omnibus Law yang menjadi usul pemerintah, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja, ibu kota negara dan kefarmasian.

Baca Juga: Tak Hanya Gugat Cerai Limbad, Benazir Endang juga Ajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama

Politisi F-NasDem ini menuturkan saat ini pembahasan Omnibus Law ada di tangan Pemerintah.

Halaman:

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X