Selasa, 25 Februari 2020

Kasus OTT Wahyu Setiawan Jatuhkan Kredibilitas, KPU Ingin Dipercaya Lagi

- 17 Januari 2020, 17:32 WIB
KOMISIONER KPU, Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020 dini hari lalu. KPU mesti bekerja keras kembalikan kredibilitas sebelum Pilkada Serentak 2020.* /Dhemas Reviyanto/Antara Foto

PIKIRAN RAKYAT - Penangkapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan terkait kasus suap diakui sudah mencoreng citra KPU. Untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik, KPU pun berupaya kerja maksimal di Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar di tahun 2020 ini.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut upaya ini dilakukan dengan cara berkomitmen menjalankan Pilkada dengan baik.

"Saya kira komitmen teman-teman provinsi, kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan Pilkada dengan baik itu, itu bagian dari upaya institusi KPU untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik," kata Pramono, Jumat 17 Januari 2020.

Baca Juga: Di Konferensi Pers Asia Challenge, Pelatih Persib Bandung Bandingkan Sepak Bola Indonesia dan Malaysia

Pramono mengatakan pihaknya terus mendorong jajaran KPU daerah untuk menjalankan tahapan Pilkada dengan baik. Selain itu pihaknya juga terus menyiapkan sistem informasi yang digunakan saat Pilkada nanti.

"Kita juga udah dorong terus teman-teman KPU provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada, tahapan-tahapan dilaksanakan dengan baik, tetap menyiapkan semua sistem informasi untuk mendorong transparansi itu," ucap dia.

Menurut dia, nantinya seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem informasi, dari pencalonan hingga kampanye. Dengan begitu tahapan pilkada bisa berjalan dengan transparan. "Semuanya udah ada sistem informasinya, jadi nggaak ada yang ditutup-tutupi," ucap dia.

Baca Juga: RSUD Cicalengka Jadi Rumah Sakit Bintang Lima, Direktur: Mutu Layanan Akan Meningkat

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu untuk Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan dengan adanya penangkapan ini, KPU harus bisa mengatasi kecenderungan meningkatkannya pragmatisme masyarakat dalam Pemilu.

Bahkan jika KPU tidak mampu memulihkan kredibilitas institusinya pasca OTT, bisa jadi hal itu akan mendelegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu itu.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X