Rabu, 29 Januari 2020

LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator Kasus Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan

- 15 Januari 2020, 10:15 WIB
ILUSTRASI suap.* /DOK.PR

PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat prihatin atas peristiwa penangkapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena dugaan penerimaan hadiah/janji terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2023 di Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2020. ‎LPSK berharap adanya justice collaborator yang terlibat dalam pengusutan kasus tersebut.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, fenomena penangkapan pejabat negara karena praktik suap atau tindakan koruptif lainnya membuat upaya pemulihan citra lembaga atau komisi negara yang cenderung turun di mata masyarakat menjadi semakin sulit.

"Seharusnya sikap anti korupsi terus dikedepankan agar dukungan dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Kantor LPSK, Cijantung, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Baca Juga: Tren Positif, Dominasi Suara PKS di Depok Diprediksi Warnai Pilkada Serentak 2020

Terkait kasus itu, Hasto meminta semua pihak untuk bersabar serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Selain itu, Hasto juga menghimbau agar kasus ini tidak ditarik-tarik ke dalam urusan politik, dirinya juga yakin KPK akan menangani kasus ini dengan transparan dan profesional.

Dalam kesempatan tersebut, LPSK memastikan kesiapannya melindungi ‎saksi pelaku atau Justice Collaborator (JC) pada kasus itu. "Kami berharap kalau dari hasil penyelidikan KPK mengarah pada munculnya JC, silahkan memberikan rekomendasi pada LPSK, kami akan tindak lanjuti” ucap Hasto

LPSK sendiri memilih sikap bersabar menunggu sambil memantau perkembangan kasus tersebut. Namun Hasto mengatakan bila dipandang perlu, dirinya akan menghubungi komisioner KPK terkait kemungkinan munculnya JC dalam kasus suap ini.

Sebagai informasi, Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Dalam pasal 10A disebutkan Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Salah satu penghargaan yang didapat oleh saksi pelaku adalah berupa keringanan penjatuhan pidana atau berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan lain-lain.

Untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, Sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata.‎***


Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X