Sabtu, 22 Februari 2020

Kasus Komisioner KPU Diyakini Gerus Elektabilitas PDI Perjuangan, Pengamat Beri Tiga 'Obat Penawar'

- 13 Januari 2020, 08:01 WIB
KOMISIONER KPU, Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020 dini hari. Kasus ini diyakini berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan.* /Dhemas Reviyanto/Antara Foto

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan berdampak terhadap elektabilitas partai berlambang banteng itu pada Pilkada 2020.

"Saya kira besar atau kecil pasti berdampak. Tetapi sejauh mana dampaknya tentu harus diukur melakukan penelitian lebih dulu," ujar Emrus kepada Antara di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.

Menurut Emrus, dugaan adanya keterlibatan oknum lainnya di PDI Perjuangan dalam kasus itu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Baca Juga: Soal PAW di Kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen PDI Perjuangan: Itu Kedaulatan Partai Politik

Oleh karena itu, Emrus menyarankan agar PDI Perjuangan segera menyusun langkah-langkah strategis untuk dapat memenangkan pertarungan pada Pilkada yang dilaksanakan pada 23 September 2020.

Menurut dia, setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan PDI Perjuangan untuk bisa meredam dampak dari kasus suap Harun Masiku pada Pilkada 2020.

Pertama, PDI Perjuangan sebaiknya mengusung calon kepala daerah yang telah memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik di masyarakat. "Majukan calon-calon yang sudah diterima oleh masyarakat, tokoh masyarakat, yang kredibel, yang berintegritas," ucap Emrus.

Kedua, calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berkontestasi harus menawarkan program kerja yang jelas, terukur, dan pro terhadap kesejahteraan rakyat.

Ketiga, para calon kepala daerah harus membuat janji politik yang ditandangani langsung oleh yang bersangkutan, sebagai bukti nyata keseriusan mereka menjadi kepala daerah. "Jadi buat semacam perjanjian politik, yang ditandangani langsung," kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Sumber: Antara

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X