Penerapan Upah per Jam Tak Sederhana, Pemerintah Harus Pikirkan Matang-matang

- 8 Januari 2020, 06:54 WIB
BEBERAPA karyawan magang di PT Toyota Motor Manufacturig Indonesia sedang beraktivitas di pabrik di kawasan Kabupaten Karawang. Kebijakan pengupahan yang terbilang besar bagi sebagian orang membuat perusahaan otomotif semakin prestisius untuk menjadi tempat magang lulusan SMK/sederajat dan mahasiswa dari Karawang maupun luar daerah.*/PUGA HILAL BAYHAQIE/PR /Puga Hilal Bayhaqie

PIKIRAN RAKYAT - Penerapan upah per jam di Indonesia harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Pasalnya, meski skema tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, pemerintah harus menyadari ada perbedaan dalam hal pengupahan di negara ini, khususnya terkait komponen pembentuk upah.

“Diluar negeri itu gaji saja titik namun sudah mencakup semuanya. Sedangkan di Indonesia, komponennya itu ada gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, benefit dan lainnya. Ini yang jadi masalah,” ujar Akademisi dari Universitas Padjadjaran Ari Hendarmin, Selasa 7 Januari 2020.

Oleh karena itu, Ari menilai keinginan pemerintah yang bermaksud menerapkan upah per jam harus dikaji dengan baik bahkan sebaiknya melalui sebuah kajian ataupun survei dengan benar.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Parkir Tuai Penolakan, Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya Justru Berbeda Sikap

Walau jika merujuk seca historis sebelum diubah menjadi upah minimum per bulan, penghitungan upah di tanah air adalah perminggu (40 jam).

“Untuk menerapkan upah per jam ini tidak sesederhana itu, karena bagaimana hubungan kerjanya. Misalnya BPJS, tunjangan, dll, itu yang harus dibicarakan,” katanya.

Disinggung mengenai adanya tentangan dari buruh terhadap rencana tersebut, Ari menilai, kekhawatiran buruh tersebut hal yang wajar. Apalagi saat inipun masih ada persoalan mengenai pekerja kontrak yang sistem tersebut pun tidak disukai serikat pekerja.

Baca Juga: Film Underwater Ajak Penonton Rasakan Sensasi Mendebarkan hingga Timbulkan Gejala Klaustrofobio

“Buruh khawatir dengan upah per jam kesejahteraan makin turun. Namun disisi lain, juga harus disadari juga ada beragam masalah dipekerja sendiri yang juga harus diselsaikan. Oleh karena itu, rencana ini harus dipikirkan baik-baik,” katanya.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X