Senin, 24 Februari 2020

Mengenal Peraturan Presiden No 81 Tahun 2019 Tentang Kementerian BUMN Memiliki 2 Wakil Menteri

- 30 Desember 2019, 16:25 WIB
PRESIDEN Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, 21 November 2019 lalu.*/ANTARA /WAHYU PUTRO A

PIKIRAN RAKYAT - Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indoensia Maju periode tahun 2019-2024 nampaknya masih dibentuk dan dikembangkan.

Pasal 11 Undang-Undang no. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, dianggap masih kurang memenuhi visi dari Kabinet Indonesia Maju.

Oleh sebab itu pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden (Pepres) mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Atas pertimbangan tersebut, pada 10 Desember 2019, Presideng Jokko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN.

Baca Juga: Malam Tahun Baru, Pemkot Cimahi Kerahkan Takesi dan Tim Patih untuk Sisir Keramaian

Peraturan Presiden ini berisikan, bahwa Kementrian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin Kementerian BUMN, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

Sebagaimana dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com pada laman Sekretariat Kabinet.

"Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri," bunyi Pasal 2 ayat (2) pada Perpres ini.

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri, menurut Perpres ini, meliputi ;

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian

b. Membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabaatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan kementerian.

Baca Juga: Hadiri Pernikahan Kerabat, Ryochin Unggah Kedekatan dengan Luna Maya

"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi Pasal 3.

Berbeda dari sebelumnya, pada Perpres No 41 tahun 2017 memilki 7 deputi dalam organisasi Kementerian BUMN.

Sedangkan saat ini hanya ada 3 Deputi dan 3 Staf Ahli.

Berikut susunan Organisasi Kementerian BUMN dalam Perpres adalah;

a. Wakil Menteri I

b. Wakil Menteri II

c. Sekretariat Kementerian

d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi

f. Deputi Bidang Keuanan dan Manajemen Risiko

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X