Selasa, 7 April 2020

Komisi IV: Stop Eksploitasi Hutan, Saatnya Konservasi

- 12 Desember 2019, 15:29 WIB
PETUGAS Pengamanan dan Perlindungan Hutan (PPH) PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) saat menemukan tumpukan kayu log yang ditebang secara ilegal di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh, wilayah konsesi PT ABT di Tebo, Jambi, Minggu, 8 Desember 2019. Taman nasional di Jambi yang menjadi rumah bagi sejumlah flora dan fauna dilindungi itu mendapat ancaman serius dari perburuan liar serta pembalakan ilegal.*/ANTARA /

JAKARTA, (PR).- Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya regulasi yang berbasis tradisionalisme pengelolaan lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat berkunjung bersama pimpinan Komisi IV lainnya dalam Konferensi Perubahan Iklim di Spanyol, belum lama ini.

Menurut Dedi, Indonesia perlu Undang-undang Ketahanan Nasional dalam konteks kehutanan. Ini penting mengingat hutan adalah sumber ketahanan nasional.

Baca Juga: Kearifan Lokal Senjata untuk Atasi Perubahan Iklim

Melalui UU ini Dedi beranggapan sudah tidak perlu lagi membuka hutan untuk kepentingan ekonomi.

“Tetapi kembali menjadi sumber ketahanan nasional. Jadi hutan dalam pandagan saya hari ini hanya berfungsi konservasi saja, karena (untuk kepentingan) ekonomi sudah cukup, malah berlebih," kata Dedi kepada “PR”, Kamis, 12 Desember 2019.

Perlu juga didorong undang-undang perlindungan masyarakat adat.

Sebab, masyarakat adat itu adalah polisi kehutanan sejati Indoneia.
Merekalah yang menjaga alam indonesia berdasakan kekuatan keyakinannya.

"Karena bagi mereka, hutan dan laut adalah tempat bersemayamnya Tuhan, sehingga terjadi sakralitas. Itu juga sama di masyarakat Amazon dan tempat lainnya," kata Dedi.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X