Rabu, 26 Februari 2020

Bos Lippo Group James Riady Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta

- 12 Desember 2019, 12:05 WIB
LOGO KPK.* /DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Tjahaja Riady, pada Kamis 12 Desember 2019. Pemanggilan ini terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, bos Lippo itu pernah diperiksa pada 30 Oktober 2018 silam untuk perkara tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang kini telah berstatus terpidana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kali ini James bakal dimintai keterangannya sebagai saksi bagi tersangka eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO). Bartholomeus dalam kasus ini disebut menyetujui 5 kali pemberian suap dengan total Rp 10,5 miliar.

"Penyidik mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," katanya.

Baca Juga: Selidiki Kasus Garuda Indonesia, KPK Panggil Tujuh Saksi

Febri pun mengingatkan agar para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya bersikap kooperatif selama proses penyidikan. "Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," tutur dia.

Sebagaimana diketahui Bartholomeus diumumkan sebagai tersangka baru dalam kasus Meikarta bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa, pada 29 Juli 2019 lalu. Bartholomeusdiduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian suap baik dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah dengan total Rp 10,5 miliar.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Dana dari Singapura dalam Kasus Suap Petral

Guna mengurus Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) pembangunan Meikarta, PT Lippo Karawaci, Tbk menugaskan Billy Sindoro, tersangka Bartholomeus, Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama, juga pihak PT Lippo Cikarang untuk melakukan pendekatan kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin melalui orang dekatnya dengan cara melakukan beberapa pertemuan.

Dalam kasus ini, Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf  b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X