Jumat, 24 Januari 2020

Mantan Narapidana Mesti Tunggu Lima Tahun Sebelum Ikut Pilkada

- 11 Desember 2019, 17:48 WIB
ILUSTRASI hukuman penjara.* /DOK PR

JAKARTA, (PR).- Mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah mesti menunggu lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji Materi Pasal Pencalonan Mantan Napi di Pilkada (Putusan No. 56/PUU-XVII/2019) yang diketuk di MK, Rabu, 11 Desember 2019.

Putusan MK tentang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 8/2015 juga mensyaratkan agar mantan terpidana yang mencalonkan diri terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Kendati demikian syarat ini tak berlaku bagi mereka yang tersandung kasus hukum berkaitan dengan perbedaan paham politik dengan rezim yang sedang berkuasa.

Baca Juga: Pilkada Kabupaten Bandung, Partisipasi 77,5% Saja Sudah Bagus

Adapun secara termaktub, setelah putusan MK, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 8/2015 menjadi berbunyi: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Baca Juga: Tingginya Angka Golput Jadi Ancaman di Pilkada Cianjur 2020

Dalam amar putusannya, MK mengacu kepada putusan Mahkamah sebelumnya pada putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pernah memutus Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 serta putusan terkait yakni 4/PUU-VII/2009 tentang norma hukum yang memuat persyaratan tentang pengisian jabatan publik dan putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 tentang negative legislator.

Dalam pandangan hakim konstitusi, putusan 42/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi alternatif. Pergeseran membuat longgar syarat untuk memperoleh pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas sesuai putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 lalu.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, PDI Perjuangan Incar Kemenangan di Lima Daerah di Jawa Barat

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X