PPP : Biarkan RUU KKR Menggelinding

- 11 Desember 2019, 15:53 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menilai bahwa wacana RUU KKR lebih baik dibiarkan menggelinding /instagram.com/@arsul_sani_af

PIKIRAN RAKYAT - Sekertaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baginya PPP bukan berarti menetang keberadaan RUU hanya saja untuk mengkritisi agar RUU tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

PPP menilai dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat menyangkut kepentingan masyarakat khususnya korban pelanggaran HAM.

Baca Juga: Jokowi: Kartu Prakerja Bukan Untuk Menggaji Pengangguran!

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan namun prosesnya dipertanyakan harus lewat pengadilan atau dengan cara lain.

Kalau saja penyelesaiannya, diakukan lewat peradilan sementara kasusnya sudah lama, kemudian pelakunya bebas maka ada tuduhan baru bahwa pengadilan di Indonesia tidak pro terhadap penuntasan pelanggaran HAM.

"Padahal menghukum orang harus dengan alat bukti yang cukup plus keyakinan hakim. Karena itu sebagaimana di negara lain diary alternatif selain proses yudisial yaitu non yudisial antara lain melalui KKR," kata Arsul Sani sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA, Rabu 11 Desember 2019.

Baca Juga: Bekuk Pencuri Spesialis Mobil, Polisi Palangka Raya Tembak Kaki Pelaku

Namun Arsul Sani menilai UU KKR dianggap kontroversial lalu dibatalkan isinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerena itu PPP menilai biarkan wacana RUU KKR menggelinding.

Halaman:

Editor: Alza Ahdira

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X