Sabtu, 25 Januari 2020

Lokalisasi Prostitusi Ditutup, Pengendalian HIV/AIDS di Jawa Tengah Kian Pelik

- 11 Desember 2019, 09:06 WIB
RIBUAN warga membentuk logo "red ribbon" terbesar, pada peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia, di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu, 30 November 2019. Aksi yang diikuti kurang lebih 4000 orang dari berbagai unsur elemen masyarakat itu, dicatat oleh rekor MURI Red Ribbon terbesar.* /ADE BAYU INDRA/PR

SEMARANG, (PR).- Stigma dan diskriminasi telah lama menjadi penghambat pengendalian HIV/AIDS. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie, setelah lokalisasi prostitusi ditutup, dua hal itu kian parah di provinsinya.

Jawa Tengah masuk lima besar provinsi dengan kasus human immunodeficiency virus (HIV) tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Papua.

Sejak 1993 hingga 2019 di Jateng terdapat 30.465 Odha, dengan rincian 17.559 kasus HIV, 12.906 kasus AIDS dan sebanyak 1.915 orang meninggal

Baca Juga: Aksi Dokter Gigi Peduli AIDS Didorong Stigma terhadap Pasien ODHA

Herru Setiadhie mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, data estimasi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Jateng sebanyak 47.514 kasus. Pada 2016, jumlah ini meningkat menjadi 70.354 kasus.

“Epidemi HIV/AIDS di Jawa Tengah sejak 1993 sampai September 2019, dilaporkan Dinkes Jateng sebanyak 30.465 dengan rincian 17.559 kasus HIV, 12.906 kasus AIDS dan sebanyak 1.915 orang di antaranya sudah meninggal dunia,” kata Herru saat Pembukaan Pertemuan Peringatan Hari AIDS se-Dunia di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Selasa, 10 Desember 2019.

Terkait data tersebut, Heru meminta tenaga medis dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di setiap kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan kuratif maupun preventif. Termasuk mengupayakan untuk menemukan dan mengobati masyarakat yang terindikasi HIV/AIDS.

Baca Juga: Target Bebas AIDS 2030, Pemdaprov Jabar - KPA Gagas iAIDS

”Saya sampaikan demikian karena stigma dan diskriminasi terhadap ODHA merupakan masalah pelik. Apalagi pascapenutupan lokalisasi, sebagai kebijakan nasional bahwa 2019 Indonesia bebas lokalisasi dan prostitusi, merupakan tugas berat. Meski begitu, Pemprov Jateng tetap mendukung dan berupaya melaksanakan program nasional itu dengan baik,” ucap dia.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X