Senin, 17 Februari 2020

Penerapan Hukuman Mati Bergantung Political Will Pemerintah

- 10 Desember 2019, 17:41 WIB
DUA pelaku pembunuhan sopir taxi online, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Garut dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan sopir taxi online dengan agenda pembacaan putusan hakim di PN Garut, Senin 14 Oktober 2019.*/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN /AEP HENDY/KABAR PRIANGAN  

JAKARTA, (PR).- Jaksa agung tahun 1999-2001, Marzuki Darusman, berpendapat mengenai penerapan hukuman mati dan hukuman seumur hidup memerlukan political will pemerintah.

Ia mengatakan, hukuman dapat diterapkan dengan efektif bergantung kepemimpinan nasional jika pemimpin yang dipilih cukup kuat untuk memimpin.

"Jadi ini bergantung kepemimpinan nasional. Kita ini harus memilih pemimpin yang lebih kuat. Yang jelas memang dia kuat untuk memimpin," ujar Marzuki dalam Seminar Nasional 20 Tahun UU 39/1999 tentang HAM, Refleksi dan Proyeksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Baca Juga: Pengamat Politik Harap Hukuman Mati untuk Koruptor Jangan Sebatas Wacana Presiden Jokowi

Sebelumnya, Marzuki merujuk pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengatakan jika hukuman mati nanti akan disertai dengan aturan masa 10 tahun jeda, sehingga kalau ada kelakuan baik bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, dan dari hukuman seumur hidup bisa diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Tapi hukuman seumur hidup juga hukuman yang sangat kejam, maka harus dicari jalan," ujar Marzuki seperti diberitakan Antara.

Memang ia mengakui hukuman mati di mana pun akan menjadi favorit karena menjadi satu ukuran martabat suatu bangsa.

Baca Juga: Hukuman Mati untuk Koruptor Masih di Angan-Angan

"Hukuman mati di mana-mana kalau kita ambil survei, 70-80 persen setuju hukuman mati diterapkan. Karena hukuman mati itu ukuran martabat suatu bangsa," ujar Marzuki.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Sumber: Antara

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X