Sabtu, 4 April 2020

Walhi Tagih Aturan Perlindungan untuk Pejuang Lingkungan Hidup

- 10 Desember 2019, 16:52 WIB
WARGA Desa Slarang, melakukan unjuk rasa menuntut realisasi janji penanganan limbah batubara, kepada PT. Sumber Segara Primadaya selaku pengelola PLTU di Desa, Karangkandri, Kesugihan, Cilacap, Jateng, Kamis, 14 November 2019. Warga menuntut pemindahan saluran pembuangan limbah B3 PLTU, yang berdekatan dengan rumah warga, karena memicu sejumlah penyakit infeksi saluran pernafasan terhadap anak-anak serta orang dewasa, dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan hasil panen warga.*/ANTARA /

JAKARTA, (PR).- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan turunan dari Pasal 66 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) guna menghindari munculnya kasus kriminalisasi untuk pejuang lingkungan hidup.

"Pada momentum Hari HAM ini, pemerintah perlu segera mengeluarkan aturan turunan dari Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Koordinator Bidang Politik Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers di kantor Walhi Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Dalam ketentuan Pasal 66 UU PPLH menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Baca Juga: Pengamat Politik Harap Hukuman Mati untuk Koruptor Jangan Sebatas Wacana Presiden Jokowi

Khalisah mengatakan dorongan untuk menagih aturan turunan pasal tersebut mengingat ada banyak pejuang lingkungan hidup yang masih menghadapi kriminalisasi dan pelanggaran HAM.

loading...

"Jadi yang rentan dan angkanya semakin meningkat adalah aktivis lingkungan hidup," ujar dia.

Ia mengatakan aktivis lingkungan hidup yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang memperjuangkan hak atas hidup dan ruang hidup yang rentan mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

Berdasarkan catatan advokasi Walhi selama lima tahun terakhir, terdapat setidaknya 146 kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup di Pulau Jawa, yang di antaranya terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Tercatat kasus kriminalisasi tertinggi terjadi di Jawa Timur.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X