Selasa, 25 Februari 2020

Singgung Operasi Petrus di Masa Lampau, Mahfud MD Sebut Penanganan HAM Maju Pesat

- 10 Desember 2019, 12:54 WIB
MENKO Polhukam Mahfud MD. /ANTARA

BANDUNG, (PR).- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD mengklaim penanganan HAM di Indonesia kini alami kemajuan pesat. Bahkan justru kini pelanggaran HAM hanya terjadi antar masyarakat saja.

Hal tersebut dikatakan oleh Mahfud seusai acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan oleh Kemenkum HAM. Tepatnya di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Selasa 10 Desember 2019.

Menurut Mahfud, pelanggaran HAM khususnya yang dilakukan pemerintah sudah tidak ada sejak era reformasi. Sebelum reformasi, lanjut dia pelanggaran HAM terjadi secara hagemoni dan menyisakan 12 masalah yang belum terselesaikan. Meski Mahfud tidak menceritakan apa-apa saja masalah yang belum terselesaikan tersebut.

‎"Ya itu yang masa lalu ini dibagi tiga, satu yang sedang berjalan ada beberapa. Kedua yang sudah selesai dan diputus, ini masalahnya enggak ada. Ketiga ini kasus yang tidak bisa diselesaikan, kasus '84 Petrus (penembak misterius) ini, subjek objek enggak jelas, alat bukti enggak ada," kata dia.

Baca Juga: KPK Panggil 9 Saksi Terkait Kasus Pesawat Garuda Indonesia

‎Tetapi pada situasi saat ini lanjut Mahfuf pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik oleh Negara sudah tidak ada. "Hal ini dikarenakan pelanggaran yang ada pada saat ini bentuknya merupakan bentuk yang horizontal," ucapnya.

Mahfud juga menjelaskan pelanggaran HAM secara horizontal ini maksudnya adalah pelanggaran yang dilakukan sesama masyarakat. Bahkan Mahfud mengklaim masyarakat juga sering melakukan pelanggaran HAM pada pemerintah.

"Apakah saat ini masih ada pelanggaran HAM? Masih tapi sekarang polanya berubah. Dulu vertikal dari atas represi rakyatnya sekarang pelanggaran HAM horizontal dilakukan oleh kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Aparat dilempari batu, dikeroyok. Ini harus dilihat sehingga menilai pelanggaran HAM sekarang itu polanya berubah. Jangan menuding ke satu arah," kata dia. 

Mahfud mengatakan penegakan HAM saat ini tetap harus dilakukan. Namun penegakan perlu dilakukan dalam sektor sosial, ekonomi dan Budaya. Masyarakat, kata Mahfud, perlu mendapat jaminan perlindungan HAM di Indonesia.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X