Selasa, 25 Februari 2020

Bukan Larangan, Parpol Tak Calonkan Mantan Napi Koruptor Cuma Bersifat Imbauan

- 8 Desember 2019, 22:08 WIB
Korupsi.* /DOK. PR

Penambahan norma Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) oleh KPU, dengan menggunakan frasa mengutamakan bukanlah norma persyaratan dan tidak mengikat, norma yang hanya bersifat imbauan. Frasa mengutamakan, kata dia, bukan berarti melarang calon kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. 

"Hal sepenuhnya adalah kewenangan partai politik," kata Bahtiar.

Ia menuturkan bila larangan pencalonan mantan napi kasus korupsi dimasukkan ke dalam PKPU, maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf g Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Pembatasan hak seseorang berdasarkan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945  harus dilakukan melalui undang-undang, bukan melalui peraturan teknis," ujarnya.

Baca Juga: Tingginya Angka Golput Jadi Ancaman di Pilkada Cianjur 2020

Ketentuan tersebut juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 di mana mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Isi Pasal 4 ayat 1 huruf h tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yang berbunyi “Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba dan Bukan Mantan Terpidana Kejahatan Seksual terhadap Anak.”

Baca Juga: SBY Siapkan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Singgung 10 Isu Nasional

Dalam pasal 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, kata dia, tidak ada syarat pencalonan bagi bukan mantan narapidana korupsi. Artinya, mantan napi kasus korupsi tetap boleh mencalonkan diri sepanjang diusulkan Parpol sesuai ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Atau, kata dia, bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X