Minggu, 26 Januari 2020

KPU Tetap Imbau Parpol Tak Calonkan Eks Napi Koruptor

- 8 Desember 2019, 19:10 WIB
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting Manik (kiri).* /GALIH PRADIPTA

JAKARTA, (PR).- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 telah terbit. Namun, dalam peraturan itu, KPU tak secara tegas melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Cakada.

Aturan yang tertuang pada PKPU Nomor 18 tahun 2019 itu hanya bersifat imbauan dan tidak mengikat.

Ditetapkan pada 2 Desember 2019, PKPU itu memang terdengar berbeda mengingat selama ini KPU cukup gigih hendak memasukkan larangan mantan koruptor mencalonkan diri.

Baca Juga: KPU Kembali Usulkan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Mengenai hal ini, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menilai aturan yang relatif "longgar" ini bertujuan agar tahapan Pilkada 2020 yang kurang dari setahun lagi ini tak terganggu.

"Kita intinya fokus pada tahapan saja, kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya ini kan bisa mengganggu tahapan pencalonan," kata Evi di Jakarta.

Evi menjelaskan, terdapat beberapa syarat bagi calon perseorangan yang berubah sehingga PKPU diharuskan untuk cepat disahkan dan peserta pemilu dapat mengetahui persyaratan yang diberikan.

Saat ini pencalonan pilkada untuk perseorangan telah berjalan sejak 26 Oktober.

Tahapan tersebut yaitu pendaftaran hingga penyerahan syarat minimal dukungan.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X