Selasa, 25 Februari 2020

Garuda Dipastikan Tetap Penuhi Aspek Keselamatan

- 8 Desember 2019, 16:02 WIB
GARUDA Indonesia.* /

JAKARTA, (PR).- Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti memastikan penerbangan maskapai Garuda Indonesia tidak akan terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.

Hal itu ditegaskan pasca kasus penyelundupan motor besar Harley Davidson dan sepeda Brompton yang mengakibatkan pemecatan Dirut dan pergantian Direksi di tubuh organisasi PT Garuda Indonesia.

"Operasional penerbangan maskapai Garuda Indonesia tidak akan terganggu, karena sesuai The Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121.59 Garuda sudah menunjuk Key Personel yang menangani operasional penerbangan, pelaksana tugas Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam organisasi yang mengkoordinasikan semua aspek baik manajemen, operasi, teknik, keamanan dan pelayanan," kata Polana di Jakarta, Minggu, 8 Desember 2019.

Baca Juga: Alasan Direksi Garuda Indonesia Diberhentikan Sementara, Bukan Permanen

Polana menambahkan, sesuai ketentuan KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59 maka sudah tentu diwajibkan adanya accountable person yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi yg berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan, keamanan dan pelayanan.

Langkah penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) dimungkinkan ketika suatu perusahaan belum memiliki Direktur utama yang definitif untuk sementara dapat menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

Ini dengan catatan dalam 7 hari berikutnya sudah ada pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas key person dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang terkait serta dilakukan evaluasi oleh Ditjen Perhubungan Udara.

"Setelah ditunjuk Key Person (Dirut) definitif yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa oleh pemegang saham maka DJPU akan melakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam CASR 121 dan selanjutnya akan dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara serta list of key person (ACL/Authorization, Condition & limition) kepada Kementerian Perhubungan" ujar Polana.

Polana memastikan, Ditjen Hubud akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Bandan Usaha Angkutan Udara (BUAU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X