Kamis, 23 Januari 2020

12 Kesepakatan Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 6 Desember 2019, 09:20 WIB
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan pidato saat Rakornas KKP di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019. Rakornas yang mengambil tema "Mewujudkan Indonesia Maju Melalui Sektor KP" itu untuk menghasilkan Rencana Strategis KKP 2020-2024.* /DOK. ANTARA

JAKARTA, (PR) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2019 pada Kamis malam 5 Desember 2019. Terdapat 12 kesepakatan yang dihasilkan Rakornas tersebut.

Edhy mengatakan, semua pihak harus bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju. Dua belas kesepakatan tersebut adalah, Menteri Kelautan dan Perikanan telah meminta kepada seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.

"Terkait hal tersebut, peserta Rakornas telah memberikan berbagai saran dan masukan untuk perbaikan ke depan," ujarnya.

Kedua, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.

Baca Juga: Jadi Korban Bully, Remaja Putri di Garut Nekad Hendak Bunuh Diri

Ketiga, Menteri PPN/Kepala Bappenas mendukung dibangunnya international fish market yang mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan pariwisata antara lain di Likupang, Saumlaki, dan Bagansiapi-api yang dilaksanakan secara lintas sektor.

Keempat, Menteri PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan itu antara lain: sumber daya air (irigasi tambak garam dan tambak perikanan), permukiman (peningkatan kualitas kawasan nelayan), dan perumahan (pembangunan rumah khusus dan perbaikan rumah swadaya untuk nelayan).

Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kepada Menteri PUPR agar 32 waduk yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk budidaya karamba jaring apung.

Kelima, Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan bersepakat untuk melakukan penyederhanaan perizinan kapal melalui pengurusan izin satu atap yang terintegrasi, dengan masa berlaku izin yang sama antara KKP dan Kementerian Perhubungan.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X