Senin, 16 Desember 2019

Lembaga Penegak Hukum Perairan Terlalu Banyak, Ongkos Pelayaran Membengkak

- 4 Desember 2019, 13:01 WIB
ILUSTRASI kapal kargo.* /REUTERS

JAKARTA, (PR).- Pengusaha pelayaran meminta supaya penegak hukum di wilayah perairan dibuat sederhana. Pada saat ini, setidaknya terdapat tiga institusi berbeda yang memiliki fungsi penegak hukum di wilayah perairan, seperti Badan Keamanan Laut, Polisi Air, serta Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Indonesia (PPNI) Carmelita Hartoto menyampaikan tentang penyederhanaan penegak hukum tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Rabu 4 Desember 2019. Para pengusaha PPNI itu beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Menurut Carmelita, dampak dari banyaknya penegak hukum dari institusi yang berbeda adalah mahalnya ongkos pelayaran.

Baca Juga: Khawatir Investor Asing di Usaha Pelayaran, PPNI Temui Presiden Jokowi

“Selama ini, kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic seperti bahan bakar (keluar) lebih banyak juga. Mestinya kami tiba dalam waktu 1 atau 2 hari, tapi perpanjangan karena stop-stop,” ujarnya.

Carmelita menyatakan harapannya supaya Kementerian Perhubungan bisa melapor langsung kepada presiden terkait penyederhanaan institusi penegak hukum di laut tersebut.

“Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja. Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin melaporkan langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum di laut yang memberatkan anggota kami selama ini,” ujarnya.

Menanggapi masukan pengusaha pelayaran itu, ujar Carmelita, Presiden langsung meresponsnya. “(Presiden) menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti,” katanya.*** 



Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

X