Sabtu, 7 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Ajukan Banding Atas Vonis Markus Nari

- 3 Desember 2019, 16:25 WIB
TERDAKWA kasus dugaan korupsi KTP elektronik Markus Nari mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 11 November 2019.* /M RISYAL HIDAYAT

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis eks anggota Komisi II DPR Markus Nari selama enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Upaya banding dilakukan karena lembaga antirasuah tersebut menilai vonis membayar uang pengganti belum maksimal.

Markus merupakan terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP).

Baca Juga: Masalah Blangko E-KTP Tak Kunjung Selesai

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, upaya banding ditempuh karena vonis membayar uang pengganti yang dikabulkan majelis hakim hanya 400.000 dolar AS.

Vonis itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Markus membayar uang pengganti 900.000 dolar AS.

Febri mengatakan, banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti.

“Sedangkan dugaan penerimaan lain, yaitu 500.000 dolar AS saat ini tidak diakomodir dalam putusan tingkat pertama tersebut,” ujar Febri, Selasa, 3 Desember 2019.

Penuntut umum KPK, lanjut dia, cukup meyakini dugaan penerimaan dari pengusaha Andi Narogong melalui mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo di ruang rapat Fraksi Golkar itu terbukti di pengadilan.
Oleh karena itu, KPK cukup meyakini, Markus terbukti menerima 900.000 dolar AS atau setara lebih dari Rp 12 miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X