Senin, 17 Februari 2020

Ibu Kota Baru, Menteri PPN Rombak 43 Regulasi

- 29 November 2019, 15:11 WIB
FOTO aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. */ANTARA /null

JAKARTA, (PR).- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merombak 43 regulasi dalam rangka menyiapkan landasan hukum bagi pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Suharso mengatakan bahwa berbagai regulasi tersebut akan dirapikan melalui metode omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru.

“Untuk mengubah UU dalam memindahkan sebuah IKN itu bukan perkara yang sepele. Mimpinya harus jelas yaitu modal pertama yang harus kita pastikan adalah kedudukan legalnya,” katanya dalam acara Lokakarya Penerapan Omnibus Law dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemindahan IKN di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

Baca Juga: Investor Asing Mulai Tertarik Bangun Ibu Kota Baru Indonesia

Suharso menyebutkan 43 regulasi yang akan direvisi untuk menciptakan landasan hukum pemindahan ibu kota negara tersebut meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen).

“Jadi 43 regulasi paling banyak Permendagri memang jadi kita sudah benar bekerja sama dengan Djimly School of Law karena kalau tidak wah bisa salah,” ujarnya.

Ia merinci dalam 43 regulasi tersebut di antaranya terdapat 14 Undang-Undang yang terkait pengaturan kedudukan IKN, batas wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kawasan khusus pemerintah, penataan ruang, lingkungan hidup, serta sistem penanggulangan kebencanaan.

“Ada 14 UU tapi ada juga UU yang enggak masuk misalnya UU mengenai kehutanan, UU Sumber Daya Air yang baru itu juga ada mengenai pasal-pasal yang bagaimana nanti kita kaji dulu. Tapi kita sudah menyisir UU yang ada di 43 regulasi,” ujarnya.

Suharso menyatakan penerapan metode omnibus law untuk menata 43 regulasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur yang akan mulai dilaksanakan pada 2024.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X