Minggu, 26 Januari 2020

Sengkarut Data Jadi Hulu Persoalan BPJS Kesehatan

- 7 November 2019, 14:21 WIB
WARGA mengisi formulir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kenaikan iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 ditolak oleh seluruh anggota Komisi IX DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 6 November 2019, kenaikan iuran bukannya menyelesaikan masalah defisit BPJS tetapi malah menambah masalah baru.

Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini relatif alot. Sejak awal, para anggota dewan sudah mencecar BPJS dan Kementerian Kesehatan dengan sejumlah pertanyaan. Tak heran karena isu ini menarik perhatian dan dinilai akan semakin memberatkan publik jika benar-benar diberlakukan. Verifikasi pada data Penerima Bantuan Iuran pun jadi opsi.

Untuk diketahui, per Agustus 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah PBI JKN tercatat 96,5 juta jiwa dengan mencapai Rp 25,6 triliun. Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang mampu masuk ke dalam daftar PBI. Sebaliknya, mereka yang tak mampu justru menjadi peserta biasa dan di antaranya tak mampu lagi membayar kemudian menunggak.

"Data ini memang permasalahan kita. Dulu saya di Komisi IV tapi data kita ini parah sekali. Padahal pengambilan kebijakan ini berdasarkan data," kata seorang anggota Komisi IX dari fraksi PDIP.

Hal ini dibenarkan oleh anggota Komisi IX lainnya, Yahya Zaini. Menurut dia, pengumpulan dan verifikasi data penerima PBI ini tidak tepat sasaran. Di dapilnya misalnya, ada orang miskin yang tidak terdata. Justru saudara kepala desa yang terbilang mampu, masuk ke daftar PBI. Namun, pengelolaan data memang menjadi kewenangan Menteri Sosial yang bukan domain Komisi IX.

"Oleh karena itu, perlu rapat gabungan pendataan, perlu ada perluasan data PBI. Ini kan yang menjadi hulunya persoalan data dan defisit. Data ini ada di kemensos, tetapi masih banyak data yang tidak valid terkait orang miskin. Kalau hulu ini tidak selesai, jangan harap hilirnya beres," ucap Yahya.

Anggota Komisi IX lainnya Dewi Ariyani menyatakan pandangan serupa. Menurutnya penyelesaian sengkarut BPJS ini memang harus melibatkan banyak pihak. Bahkan tak hanya Kementerian Sosial, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, di daerah masih sering ditemukan kepala desa bandel yang tak melayani warga yang bukan pemilihnya.

"Itu masih terjadi. Ada orang miskin tapi tidak didata hanya karena dia tak milih kepala daerah yang akhirnya memimpin. Saya tidak bicara partai, siapa pun itu ini bicara orang miskin. Kalau perlu rakor, kumpulkan semua kepala daerah untuk menekan kades yang bandel ini," kata Dewi.


 
Sejumlah anggota dewan pun sepakat kalau ketidaksesuaian data ini bisa diurai, maka defisit bisa ditangani. Pasalnya, PBI yang melonjak tentu memberatkan anggaran negara. Ironisnya, anggaran yang dikeluarkan seringkali tak tepat sasaran. Imbasnya, masyarakat miskin yang harusnya menerima PBI malah menjadi peserta biasa, tak sanggup membayar kemudian menunggak, dan kembali membebani negara.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X