Minggu, 26 Januari 2020

DPR Mengulas Kembali Polemik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- 6 November 2019, 15:13 WIB
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi IX DPR RI akan mengurai polemik terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang iurannya akan naik pada 1 Januari 2020 nanti. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene usai rapat perkenalan dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BKKBN, dan BPOM di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 5 November 2019. Meski demikian, rapat tersebut juga diisi oleh sejumlah pertanyaan dari anggota tentang polemik BPJS yang terlanjur mengemuka di publik.

Rapat yang dimulai pada pukul 14.30 itu memang berlangsung cukup alot. Beragam pertanyaan yang diajukan oleh para anggota dewan mengaburkan tujuan rapat yang awalnya sekadar perkenalan dan penyampaian visi misi. Itu sudah terasa sejak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan presentasinya.

Meski demikian, Felly menyebut kalau agenda ini adalah rapat kerja. Tak mengapa kalau kemudian ada anggota yang mempertanyakan target kerja yang hendak dicapai oleh eksekutif. Apalagi terkait perkembangan penanganan defisit BPJS Kesehatan. "Ini rapat kerja, bukan cuma perkenalan," kata Felly.

Walaupun demikian, pro kontra tenta agenda rapat masih juga mewarnai perjalanan rapat tersebut. Rapat berakhir pada pukul 20.30 dengan keputusan menjadwalkan rapat khusus dengan BPJS Kesehatan pada Rabu, 6 November 2019 ini. Menurut Felly, dalam rapat yang akan dimulai pada pukul 10.00 ini akan ditanyakan secara mendetil mengenai akar permasalahan dan solusi menyikapi kenaikan iuran BPJS.

Ditemui usai rapat, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyebut kalau pihaknya akan memaparkan apa saja yang menjadi tanggung jawab BPJS. Meski demikian, itu tidak mencakup besaran kenaikan iuran BPJS tahun depan karena itu merupakan kewenangan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dia pun belum mau mengungkap detil apa yang akan dia paparkan pada rapat selanjutnya.

"Besok (hari ini) dibahas ya," kata dia singkat.

Meski demikian, Fachmi memastikan kalau masyarakat miskin dan rentan yang jumlahnya 96,8 juta akan dijamin oleh negara. Itu ditambah oleh para peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang jumlahnya mencapai 37 juta. Ini sesuai dengan prinsip UU SJSN yang sifatnya gotong royong.

"Jadi 133 juta sudah terjamin. Yang mampu bayar sendiri, yang tidak mampu akan dibayar pemerintah. Yang mampu akan memiliki opsi terhadap kelas yang sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak ada perubahan terkait pelayanan medik," ucap dia.    

Dalam paparannya, Fachmi menyampaikan BPJS Kesehatan punya empat strategi dalam Grand Design dan Peta Jalan Jaminan Kesehatan 2019-2024. Itu mencakup pada penguatan peraturan dan perundang-undangan jaminan kesehatan, pengembanga program jaminan kesehatan, penguatan kelembangaan, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X