Rabu, 3 Juni 2020

PPP: Menag Harus Mampu Jelaskan Korelasi Cadar dengan Radikalisme

- 2 November 2019, 06:57 WIB
ILUSTRASI.*/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang hendak mengkaji pelarangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintah dipertanyakan Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi Menteri Agama perlu menjelaskan serinci mungkin mengenai kaitan antara cara berpakaian dengan pemahaman yang dianut seseorang.

Melalui siaran persnya, Jumat, 1 November 2019, legislator yang akrab disapa Awiek ini menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan. Menag juga perlu menyosialisasikan secara utuh apakah aturan ini akan diterapkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintahan, lingkungan Kementerian Agama saja, atau bagi masyarakat umum.

“Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih," kata Awiek.

PPP, lanjutnya, tidak keberatan jika cadar dilarang bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama saja. Sementara jika ingin diterapkan bagi PNS seluruh instansi pemerintahan, Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan kecuali ada kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

"Mengingat tupoksi Kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal," kata dia

Awiek juga menegaskan jangan sampai pelarangan ini diartikan menjauhkan sebagian pihak dari semangat ke-Islaman. “Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata," ucap dia.***

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X