Minggu, 15 Desember 2019

Jokowi: Aparat Penegak Hukum Harus Dukung Investasi

- 1 November 2019, 16:14 WIB
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya aparat penegak hukum bisa mendukung program-program strategis pemerintah. Ia juga mewanti-wanti aparat penegak hukum tidak berkongsi dengan mafia supaya program strategis pemerintah bisa berjalan lancar.

Hal itu ia katakan ketika membuka rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Kamis, 31 Oktober 2019. Hadir dalam rapat tersebut beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjhajo Kumolo.

Jokowi saat itu menekankan kepada aprat penegak hukum supaya memeriksa program-program yang terkendala persoalan hukum. “Seperti kemarin saya sampaikan, banyak investasi yang antri. Tapi, karena kepastian hukumnya yang diragukan, mereka (investor) sudah buka pintu, tapi tidak bisa merealisasi investasinya,” ujar Jokowi.

Menurut dia, para pelaku usaha dan investor dalam negeri, termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum. Jokowi menilai ada praktik mencari-cari kesalahan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha.

“Ini tolong juga jangan sampai terjadi lagi dicari-cari kesalahan sehingga program yang seharusnya bisa cepat diselesaikan, berhenti di tengah jalan,” tuturnya.

Ia mencontohkan program pembangunan kilang minyak refinery. Menurutnya, program tersebut tidak disenangi beberapa pihak karena menjaga kebiasaan yang berlangsung selama ini, yaitu menjaga impor minyak dan gas tetap tinggi.

“Jadi, kalau kita ingin membangun refinery, larinya ke petrochemical. Kita tahu banyak yang tidak senang dengan hal itu. Tapi, kita tahu, bagi negara, ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan bisa diperbaiki,” katanya.

Ia memerintahkan supaya Menkopolhukam Mahfud MD, Kapolri Idham Azis, Jaksa Agung Burhanuddin serta Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa menjamin keberanian pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Terkait dengan hal ini juga, Jokowi menegaskan supaya aparat penegak hukum tidak berkongsi dengan mafia.

“Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya kita lihat progressnya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” katanya.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X